Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Pembangunan Ibu Kota Baru

Pemerintah Pastikan Tak Ada Skema Ganti Rugi Lahan

Pemerintah Pastikan Tak Ada Skema Ganti Rugi Lahan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pemerintah menegaskan tak ada skema ganti rugi untuk lahan ibu kota baru di Kalimantan. Pen­egasan itu disampaikan untuk merespons wacana maraknya aksi spekulasi beli tanah di Kalimantan saat ini.

“Tidak perlu spekulasi beli tanah, karena tidak ada skema ganti rugi dari pemerintah,” kata Kepala Badan Perenca­naan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brod­jonegoro di Jakarta, Selasa (20/8).

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, maksud tidak ada ganti rugi karena lahan yang akan digunakan ada­lah lahan milik negara, bukan membeli milik perorangan atau mana pun. Kalaupun membutuhkan lahan lain, lan­jutnya, dipastikan hal tersebut adalah dalam skala kecil.

Karenanya, Bam­bang mengingat­kan masyarakat untuk tidak spe­kulasi membe­li tanah agar mendapat ke­untungan dari ganti rugi pemerintah. “Kalau spekulasi pasti akan rugi, karena nanti yang akan digunakan adalah aset-aset milik negara,” kata Bambang.

Mantan Menteri Keuangan tersebut mengatakan pemind­ahan ibu kota akan memakan dana APBN sekitar 19 persen. Perkiraan total dana yang di­butuhkan sebanyak 500 triliun rupiah. Dia mengatakan dana pemindahan ibu kota akan dimaksimalkan melalui pen­gelolaan aset negara melalui skema kerja sama dan lain hal.

Porsi Kecil

Sebelumnya, pemerintah memastikan kebutuhan ang­garan pemindahan ibu kota negara dari APBN, tidak akan diambil dari penerimaan APBN murni yakni pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, ang­garan itu dari kerja sama pemanfaatan aset, baik di ibu kota baru maupun sekitar Jabodeta­bek.

Menteri Keuan­gan Sri Mulyani Indrawati men­egaskan pemer­intah be­lum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebagai sumber anggaran peminda­han Ibu Kota dari DKI Jakarta ke salah satu kota di Pulau Kalimantan.

“Mengenai pemindahan ibu kota, memang kami tidak masukan dalam Rancangan APBN 2020 karena seperti dilihat prosesnya masih da­lam perencanaan. Itu tergan­tung desain akhirnya,” kata Sri Mulyani dalam Konfrensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Menurut Bendahara Neg­ara itu, sesuai instruksi Pres­iden Joko Widodo, pemindah­an ibu kota dalam tahap awal tidak akan menggunakan be­lanja negara.

Saat menyampaikan pidato RAPBN 2020 di Gedung MPR/DPR, pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan sumber pendanaan pemin­dahan Ibu Kota Baru di Kali­mantan akan didorong dari kolaborasi partisipasi perusa­haan swasta, BUMN ataupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

“Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan dana APBN,” kata Presiden Joko Widodo. Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment