Koran Jakarta | October 18 2019
1 Comment
Pengelolaan Anggaran I KPK Harus Prioritaskan Kasus BLBI dan “Rent Seeking” Impor

Pemerintah Mesti Jelaskan Strategi Bayar Utang

Pemerintah Mesti Jelaskan Strategi Bayar Utang

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Jika tebang pilih, sampai KPK dibubarkan persoalan korupsi tidak akan selesai. Belasan tahun rent seeking impor yang rugikan jutaan rakyat tidak ditindak tegas.

 

JAKARTA - Utang negara kini mencapai hampir 4.000 triliun rupiah, dan jika terus didiamkan dalam 10 tahun ke depan, bisa membengkak jadi 5.500 triliun hingga 6.000 triliun rupiah.


Oleh karena itu, sejumlah kalangan meminta pemerintah agar lebih transparan menjelaskan strategi untuk membayar utang tersebut. Apalagi, sumber penerimaan negara khususnya dari pajak yang diandalkan untuk membayar utang RI, selama ini kerap tidak mencapai target.


Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Adi Susilo, mengatakan pemerintah harus realistis bahwa beban utang demikian besar dan harus dikurangi. Jangan selalu berdalih bahwa utang masih aman, tapi tidak menjelaskan bagaimana strategi keluar dari jeratan utang di atas utang seperti saat ini.


“Sederhana saja, orang utang harus bayar. Tapi, pemerintah jelaskan dong, bagaimana mau bayar. Target penerimaan pajak nggak pernah tercapai, bagaimana bayar utangnya,” ujar dia, ketika dihubungi, Selasa (29/8).


Menurut dia, pemerintah harus berani mengakui bahwa biang membengkaknya utang adalah utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari hampir 4.000 triliun rupiah utang, sekitar 3.000 triliun rupiah berasal dari bunga-berbunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI.


“Mestinya, kasus BLBI yang menyebabkan kerugian negara dari ratusan triliun menjadi ribuan triliun rupiah saat ini, menjadi prioritas penuntasan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tukas Adi.


KPK, ujar dia, merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang bisa diandalkan. Namun, lembaga antikorupsi itu seharusnya tidak tebang pilih. “Inilah akibat tebang pilih. BLBI yang belasan tahun rugikan negara terbesar tidak ditindak tuntas. Akibatnya, utang negara tiap tahun terus membengkak.”


Adi menegaskan kalau KPK tebang pilih, sampai lembaga itu dibubarkan pun korupsi tidak akan berakhir di negeri ini. Tebang pilih inilah yang merusak negara. Contohnya, dari kasus Bank Century dengan kerugian negara sekitar tujuh triliun rupiah, sampai BLBI yang merugikan hingga ribuan triliun rupiah.


“OTT (operasi tangkap tangan) setiap hari, temukan ribuan kasus, tapi tidak akan selesaikan korupsi negara. Harusnya tangkap yang terbesar, yakni kasus BLBI,” tandas dia.


Aktivis Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, menambahkan selain kasus BLBI, prioritas KPK yang kedua seharusnya menindak korupsi perburuan rente atau rent seeking impor pangan yang merugikan puluhan juta petani nasional.


“Ingat lho, kita negara agraris dengan 60 juta keluarga petani. Jadi, kira-kira ada 180 juta orang yang bergantung pada pertanian jika satu keluarga ada tiga anggota keluarga. Kenapa korupsi yang merusak banyak rakyat tidak diprioritaskan untuk ditangkap,” tukas dia.


Dani lantas mencontohkan Jepang, negara lima besar dunia, yang menolak pasar bebas dengan Inggris. Tapi, Indonesia malah kecanduan impor. Pembantu presiden malah berlomba-lomba impor barang konsumsi yang sebenarnya bisa diproduksi di Indonesia.


“Ini sudah jadi rahasia umum, rent seeking impor sudah berjalan belasan tahun. Kenapa KPK nggak OTT,” tegas dia.


Kredit Bermasalah


Dani juga mengemukakan kebijakan kredit perbankan yang tidak produktif sehingga tidak mendukung pembangunan perekonomian. Menurut dia, Bank Indonesia sudah mengakui kredit macet atau non-performing loan (NPL) cenderung meningkat.

Bank sebagai agen pembangunan malah banyak menyalurkan kredit untuk sektor properti dan konsumsi, bukan ke sektor produktif seperti manufaktur dan sektor bernilai tambah lainnya.


“Apakah ini ulah penguasa yang gunakan kroni untuk kepentingan kelompok kecil, tapi bisa merusak satu bangsa. Outstanding kredit properti sudah 800 triliun rupiah, jika macet bukan hal yang kecil, bisa lebih parah dari krisis 1998. Apakah ini kesengajaan,” papar dia.


Menurut dia, tren kenaikan NPL saat ini bisa jadi satu permulaan sehingga bakal terus meningkat.


Dani menilai guna mengatasi masalah utama bangsa, yakni utang dan ketimpangan maka pemerintah mesti menggeser fokus kebijakan. “BLBI dibereskan dengan melibatkan KPK. Hak tagih dilaksanakan, utang dimoratorium, dan maksimalkan potensi agraria yang ada dengan rakyat sebagai pelaku utamanya,” tukas dia. ahm/SB/YK/WP

View Comments

Nasrun Gayo
Sabtu 13/1/2018 | 17:38
Saya ingin share tulisan ini. Tq

Submit a Comment