Koran Jakarta | July 17 2018
No Comments
Pengelolaan APBN 2018 - Meskipun Tak Direvisi, Pergerakan Asumsi Makro Terus Diantisipasi

Pemerintah Mesti Genjot Penerimaan

Pemerintah Mesti Genjot Penerimaan

Foto : ANTARA/Sigid Kurniawan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah perlu terus menggenjot sisi penerimaan agar tax ratio meningkat jika tidak akan melakukan perubahan terhadap APBN 2018.

Jakarta akarta akartaakarta – Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar tidak menganggu kinerja penerimaan maupun belanja yang sudah ditetapkan. Komitmen tersebut disampaikan setelah pemerintah memutuskan tidak merevisi APBN 2018 dengan alasan pergerakan asumsi makro saat ini berlum terlalu mengkhawatirkan.

“Pergerakan itu ada di UU APBN yang sudah mengamanatkan untuk bisa teralokasikan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Kamis (12/7). Dia menjelaskan beberapa indikator ekonomi memang mengalami perubahan pada pertengahan 2018 dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN.

Namun, lanjutnya, pergerakan asumsi tersebut memberikan dampak positif dari segi penerimaan, meski juga berpotensi menambah beban belanja khususnya subsidi energi. “Dari sisi penerimaan maupun belanja, pasti ada beberapa yang bergerak, berdasarkan indikator ekonomi seperti harga minyak, nilai tukar bahkan juga dari sisi suku bunga,” ujarnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan, karena pergerakan asumsi makro tersebut belum terlalu mengkhawatirkan. Saat ini, beberapa asumsi makro dalam APBN sudah tidak sesuai dengan realisasi rata-rata, seperti harga minyak mentah (ICP), nilai tukar rupiah dan produksi jual (lifting) minyak.

ICP, yang diasumsikan sebesar 48 dollar AS per barel, realisasinya hingga akhir Mei 2018 mencapai 66 dollar AS per barel. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah mencapai rata-rata 13.714 rupiah atau lebih tinggi dari asumsi APBN 13.400 rupiah. Kenaikan harga minyak tersebut memang memberikan tambahan pendapatan dari PNBP sektor migas.

Namun, pergerakan rupiah bisa menambah pagu alokasi untuk belanja energi. Tidak adanya APBN Perubahan tersebut merupakan hal yang jarang terjadi, karena pemerintah selalu mengajukan APBN Perubahan setiap tahunnya, akibat asumsi makro yang meleset.

 

Genjot Pajak

 

Meski demikian, ekonom Universitas Andalas, Elfindri, memperingatkan pemerintah terus menggenjot penerimaan agar tax ratio meningkat jika tidak akan melakukan perubahan terhadap APBN 2018.

“Boleh saja pemerintah memutuskan tidak akan mengajukan RAPBNP 2018, dengan pertimbangan bahwa postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara,” kata Elfindri, kemarin. Kebijakan tidak melakukan perubahan terhadap APBN 2018 tersebut dikuatkan karena defisit lebih kecil dari yang direncanakan.

Defisit APBN ditetapkan sebesar 2,12 persen dari PDB atau 314 triliun rupiah yang lebih rendah dari rencana semula 2,19 persen atau 325 triliun rupiah. Menurut Elfindri, kondisi APBN seperti itu yang tergambar dari total penerimaan negara diperkirakan sebesar 1.903 triliun rupiah itu, bisa dicapai jika pemerintah juga harus melakukan penyeleksian proyek dengan ketat sehingga masih ada peluang untuk efisiensi.

“Lakukan pemilihan aktivitas yang berkonsekuensi pada APBN, bukan kondisi sekarang karena berebut anggaran, masing-masing pos yang belum pas atau asal jalan saja,” katanya. 

 

Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment