Pemerintah Harus Transparan dan Membuka Diri | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 25 2020
No Comments
RUU “Omnibus Law”

Pemerintah Harus Transparan dan Membuka Diri

Pemerintah Harus Transparan dan Membuka Diri

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Per­wakilan Rakyat (DPR), Firman Soebagyo, meminta pemerin­tah transparan dan membuka diskusi dengan sejumlah pi­hak terkait Rancangan Un­dang-Undang (RUU) Omnibus Law (sapu jagat).

Apalagi, menurutnya, RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja ramai men­dapat sorotan publik. Firman mengatakan pemerintah harus mengajak pihak-pihak terkait untuk membahasnya, supaya target yang dicanangkan Presi­den Jokowi dapat tercapai.

“Yang penting komunikasi dengan publik baik. Maka, saya usul dilakukan diskusi terbuka atau tertutup di antara pemang­ku kepentingan untuk meru­muskan klaster yang belum selesai. Saya yakin (target Presi­den) ini bisa diselesaikan,” ucap Firman dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Ja­karta Pusat, Minggu (26/1).

(RUU) Omnibus Law bisa selesai lebih cepat dari target kalau ada kesepahaman dan pemahaman bersama antara para stakeholder yang terlibat, yakni; pemerintah, pengusaha, dan asosiasi pekerja.

“Jangankan 100 hari, dua bulan pun bisa selesai,” ujar Firman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Ritz-Charlton Hotel, Jakarta, Kamis (16/1), mengatakan akan mengapresiasi DPR jika bisa menuntaskan RUU Omnibus Law dalam waktu 100 hari.

Firman mengatakan hingga kemarin, DPR belum meneri­ma surat Presiden, draf RUU Omnibus Law, dan naskah akademiknya dari pemerintah. Dia mengatakan pemerintah sedang melakukan harmoni­sasi di tingkat kementerian se­hingga draf belum final.

Dia memastikan DPR akan segera menyosialisasikan draf RUU Omnibus Law kepada se­jumlah pihak jika sudah mene­rimanya. “Teman-teman serikat pekerja, ekonom, dan pergu­ruan tinggi akan kami ajak dis­kusi,” katanya.

DPR RI telah memasukkan empat RUU Omnibus Law ke dalam program legislasi nasio­nal 2020. Empat RUU Omnibus Law itu adalah RUU Cipta La­pangan Kerja, RUU Perpajak­an, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Keamanan Laut.

Masih Tertutup

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja In­donesia (KSPI), Said Iqbal, me­nilai pemerintah belum terbuka dan kurang transparan dalam menyiapkan isi draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pe­merintah dinilai masih tertu­tup dan hanya mementingkan pengusaha, bukan buruh.

“Pak Firman (Anggota Ba­dan Legislasi DPR, Firman Soe­bagyo) tadi menyampaikan sebagai Baleg setiap proses pem­buatan hukum dia harus terbuka melibatkan semua pemangku kepentingan,” kata Said.

Nah, proses omnibus law ini tidak dilalui. Ini UU sangat tertutup, penuh rekayasa dan hanya ingin mementingkan sekelompok orang saja, dalam hal ini kawan-kawan peng­usaha,” sambungnya.

Dia menilai ada poin-poin yang merugikan buruh dari omnibus law itu. Meski belum membaca draf resmi terkait omnibus law itu, dia meyakini ada enam hal yang pastinya akan merugikan buruh jika omnibus law diberlakukan.

Enam poin itu antara lain terkait hilangnya upah mini­mum diganti upah per jam, hilangnya pesangon, diperbo­lehkan outsourcing dan pekerja kontrak tanpa batas, tenaga kerja asing, jaminan pensiun dan kesehatan dihilangkan hingga sanksi pidana peng­usaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan dihilangkan. yag/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment