Pemerintah Bebaskan Bunga KUR | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 30 2020
No Comments
Stimulus Ekonomi | Per Februari Lalu, Realisasi KUR Capai 18,42% dari Target 2020

Pemerintah Bebaskan Bunga KUR

Pemerintah Bebaskan Bunga KUR

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Jakarta – Pemerintah membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran kredit usaha rakyat (KUR) paling lama enam bulan bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus korona baru, Covid-19. Masyarakat paling rentan salah satunya kelompok yang menggantungkan hidupnya dari usaha kecil, seperti warung atau usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan itu ditetapkan karena penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin meningkat sehingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha khususnya UMKM.

“Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2020. Mereka yang akan mendapat relaksasi harus memenuhi penilaian masing-masing penyalur KUR,” katanya usai Rakor Komite Pembiayaan UMKM secara daring di Jakarta, Rabu (8/4)

Airlangga mengatakan pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon. Dia menjelaskan bagi debitur KUR existing akan diberikan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu dan/ atau kebijakan penambahan limit plafon KUR.

“Khususnya bagi debitur KUR kecil dan KUR mikro nonproduksi,” ujarnya.

Untuk calon debitur KUR baru akan diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan. “Semua dokumen tersebut ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan dan mereka dapat mengakses KUR secara online,” katanya.

Airlangga menyebutkan penerima KUR yang mendapatkan perlakuan khusus akan dilihat melalui kriteria dengan syarat umum dan khusus. Untuk syarat khususnya, yakni penerima KUR yang mengalami penurunan usaha dengan faktor meliputi lokasi usaha berada daerah terdampak Covid-19, ada penurunan omzet terdampak Covid-19, dan terdapat gangguan pada proses produksi karena Covid-19.

Seperti diketahui, total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 hingga 29 Februari 2020 sebesar 507 triliun rupiah dengan outstanding senilai 165,3 triliun rupiah dan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,19 persen. Sementara itu, penyaluran KUR per 29 Februari 2020 sudah mencapai 35 triliun rupiah atau 18,42 persen dari target 2020 yang berjumlah 190 triliun rupiah.

Porsi penyaluran KUR sektor produksi (nonperdagangan) sampai 29 Februari 2020 sebesar 57,3 persen atau 20,05 triliun rupiah. Penyaluran tertinggi adalah sektor pertanian yakni 28 persen, jasa sebesar 16 persen, dan industri pengolahan 11 persen.

 

Fokus UMKM

 

Sebelumnya, kelangsungan nasib UMKM di tengah pandemi Covid-19 juga sempat menjadi salah satu masalah yang dibahas di konferensi negara Grup 20 (KTT G20), bulan lalu. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan seluruh negara sepakat dalam melindungi masyarakat di kelompok paling rentan. Menkeu turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi ketika mendampingi Presiden Joko Widodo.

"Menangani dampak sosial ekonomi dan ancaman stabilitas sistem keuangan dengan fokus melindungi masyarakat terutama yang paling lemah dan usah kecil menengah (UMKM)," ujar Sri dalam akun media sosialnya, Jakarta (26/3).

Dia menambahkan seluruh negara yang tergabung dalam G20 akan memperkuat kerja sama di mana seluruh instrumen akan dibicarakan secara bersama-sama memerangi Covid -19.

 

uyo/Ant/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment