Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Surat Utang I OJK Telah Lakukan Sosialisasi Obligasi Daerah ke Delapan Pemda

Pemda Masih Kaji “Municipal Bond”

Pemda Masih Kaji “Municipal Bond”

Foto : KORAN JAKARTA/WAHYU AP
KONTRIBUSI PASAR MODAL - Dari kiri ke kanan: Dirut KPEI Sunandar, Deputi Komisoner Pengawas II OJK Fakhri Hilmi, Kepala Eksekutif OJK Hoesen, Dirut BEI Inarno Djajadi, Dirut KSEI Uriep Budhi Prasetyo memberikan keterangan saat Capital Market Summit dan Expo di JCC, Jakarta, Sabtu (24/8). Otoritas Jasa Keuangan terus mengarahkan industri pasar modal lebih berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk menerbitkan obligasi daerah, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui pemerintah daerah, mulai dari meminta izin DPRD hingga Kementerian Keuangan.

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa beberapa pemerintah daerah masih mempelajari sejumlah proyek yang akan dibiayai dari penerbitan obligasi daerah atau municipal bond. “Beberapa daerah sedang persiapkan proyek dan mempelajarinya agar pembiayaanya tidak tumpang tindih dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen di Jakarta, pekan lalu (25/8).

Ia mengemukakan bahwa proyek yang dibangun dari dana hasil penerbitan obligasi pemerintah daerah harus bisa menghasilkan agar dapat membayar kupon dan nilai pokok obligasi pemerintah daerah itu tepat waktu. Untuk menerbitkan obligasi daerah terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah daerah, mulai dari meminta izin DPRD hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Obligasi daerah diatur oleh undang-undang mengenai pinjaman daerah, harus melalui proses di DPRD, lalu ke Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya Kemendagri akan merekomendasikan ke Kemenkeu,” katanya.

Di Kemenkeu, Hoesen mengemukakan, juga akan dilakukan penelaahan terhadap proyek yang akan dikerjakan, apakah terjadi tumpang tindih dengan APBN/APBD. “Setelah Proses itu dilewati, Kemenkeu akan menetapkan jumlah nilai penerbitan dan kelayakan proyek pemerintah daerah. Setelah itu baru melakukan registrasi ke OJK,” katanya.

Dalam proses penerbitan obligasi pemerintah daerah itu, ia mengatakan mekanisme pengajuan izinnya relatif sama seperti perusahaan melakukan penerbitan obligasi. “Kelayakan proyek dan kelengkapan dokumen menjadi salah satu yang dinilai,” kata Hoesen.

 

Delapan Pemda

 

Terkait sosialisasi, Hoesen mengatakan OJK telah melakukan sejumlah kegiatan mengenai obligasi pemerintah daerah, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan beberapa pemerintah daerah di Sumatera. “Sekitar delapan pemda kita sudah sosialisasi, targetnya 10 pemda tahun ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, mengatakan obligasi daerah semestinya digunakan dalam keadaan darurat. Misalnya, target pendapatan daerah tak sesuai harapan, atau ada kebutuhan belanja daerah yang begitu besar sehingga anggaran PMD demi stimulus pembangunan mesti dikorbankan.

“Obligasi daerah itu kan alternatif pembiayaan, ya. Anggaran kita misalnya kurang, kita perlu dari luar. Kalau kita cukup, kenapa kita utang? Kira-kira begitu, tapi tentu saja butuh kajian yang matang nanti kalau memang diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan, menegaskan penerbitan obligasi daerah belum masuk dalam perencanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

“Penerbitan obligasi daerah saat ini masih dalam kajian. Jika nanti sudah diputuskan akan diterbitkan, maka obligasi daerah akan menjadi salah satu komponen penerimaan pembiayaan dalam APBD,” ungkapnya. 

 

Ant/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment