Koran Jakarta | April 21 2019
No Comments
Keamanan Nasional I Presiden Sudah Izinkan Pembentukan Koopssusgab

Pembentukan Koopssusgab Tunggu Revisi UU Antiterorisme

Pembentukan Koopssusgab Tunggu Revisi UU Antiterorisme

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pembentukan Koopssusgab harus disesuaikan dengan UU Antiterorisme baru yang saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat Pansus DPR.

JAKARTA – Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) sebaiknya dilakukan setelah revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disetujui menjadi UU. Sebab, dalam pasal tentang pelibatan TNI yang telah disepakati di Pansus RUU Antiterorisme dibuka peran serta atau pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam Pasal 7 Ayat 2 UU tentang TNI. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menjelaskan dalam Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dengan ketentuan dan mekanisme yang harus dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden (Perpres).

Menurut dia, Perpres tersebut disusun dengan konsultasi DPR sebagai sebuah keputusan politik negara yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme. “Hal itu berdasarkan kebutuhan situasional tanpa harus berkonsultasi lagi dengan DPR untuk setiap kasus terorisme yang sedang dihadapi,” ujarnya.

Ia menambahkan, di Perpres tersebut bisa saja Presiden memilih untuk membentuk Kopasgabsus. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR, Agus Harmanto, berpendapat, pembentukan Koopssusgab harus disesuaikan dengan UU Antiterorisme baru yang saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat Panitia Khusus DPR.

“Tentunya harus disesuaikan dengan UU yang ada. UU Antiterorisme yang direvisi dan sebentar lagi akan kita berlakukan, karena kita tinggal menunggu pengesahan, dalam artian finalisasi kemudian disahkan,” kata Agus. Dia menilai kerja sama tugas TNI dan Polri dalam menangani aksi terorisme sangat dimungkinkan sehingga harus diatur dalam aturan UU yaitu dalam UU Antiterorisme.

Menurut dia, tugas TNIPolri dalam penanggulangan terorisme sudah diatur dalam UU TNI dan UU Polri sehingga perlu UU Antiterorisme yang mengatur koordinasi antarkedua institusi tersebut dalam menanggulangi aksi teror. Agus menilai wajar jika TNI dikerahkan saat ini untuk menanggulangi aksi terorisme karena militer memiliki kemampuan melawan teroris.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan pembentukan Koopssusgab untuk memberantas teror. “Tugas-tugasnya untuk apa, pasti karena pasukan disiapkan secara baik, baik secara kapasitas. Mereka setiap saat bisa dikerahkan ke penjuru mana pun secepat-cepatnya. Tugasnya seperti apa, akan dikomunikasikan antara Kapolri (Jenderal Polisi Tito Karnavian) dengan Panglima TNI (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto),” kata Moeldoko. Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan tiga matra TNI.

Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

Dapat Diterima

Sementara itu, Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan TNI oleh Presiden Jokowi secara prinsipil dapat diterima sepanjang tetap patuh pada ketentuan dalam Pasal 7 UU 34/2004 tentang TNI, di mana pelibatan TNI bersifat sementara dan merupakan last resort atau upaya terakhir dengan skema perbantuan terhadap Polri yang beroperasi dalam kerangka integrated criminal justice system.

“Pengaktifan kembali komando tersebut memang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan negara dalam menangani terorisme, tetapi pemanfaatannya tetap dalam konteks tugas perbantuan terhadap Polri,” tandasnya. rag/Ant/E-3

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment