Pembelajaran dari Pelaksanaan Pilpres 2019 | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 12 2019
No Comments

Pembelajaran dari Pelaksanaan Pilpres 2019

Pembelajaran dari Pelaksanaan Pilpres 2019

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Minggu, 20 Oktober lalu, menandai akhir seluruh proses kontestasi Pemilu serentak 2019. Namun, peristiwa pemilu dan seluruh rangkaian proses perlu dicatat sebagai salah satu lembaran sejarah penting perjalanan demokratisasi Indonesia.

Buku ini menyoroti kontestasi Pilpres 2019 dengan memotret peristiwa-peristiwa sebelum, masa kampanye, dan setelah terpilihnya pasangan pemenang kontestasi. Hiruk-pikuk tahun politik menandai musim pertama pemilihan. Pada periode awal sebelum memasuki masa kampanye pemilihan presiden, panggung politik terasa gaduh dan riuh. Partai-partai politik pengusung maupun pendukung kandidat presiden mulai konsolidasi menggalang kekuatan.

Buku Rematch Pilpres mencatat, nyaris tidak satu pun parpol-parpol anyar yang lahir mampu membangun narasi lebih substansial untuk memberi tawaran alternatif kepada pemilih. Kalaupun ada, sekadar melempar isu demi elektabilitas dan mengabaikan potensi tajam pembelahan sosial masyarakat (Hal 17–18). Narasi yang relatif sangat menyita perhatian dan cukup menimbulkan gejolak masyarakat adalah isu populisme Islam.

Isu kebangkitan agama ini menjadi bagian dinamika politik nasional dan mengkristal menjadi kekuatan politik baru yang menemukan momentumnya dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Dalam konteks pilpres, narasi ini semakin menguat sebagai politik identitas, utamanya di antara para pendukung baik di tataran elite maupun akar rumput kandidat calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung. Efek politik identitas ini sangat serius. Tajamnya pembelahan sosial bahkan di kalangan umat sendiri menunjukkan perkembangan politik nasional yang kontraproduktif.

Adu gagasan dan program seharusnya menjadi kekuatan perdebatan politik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, sentimen keagamaan menjadi komoditas politik. Narasi kebencian, caci maki, fitnah, dan saling klaim kebenaran untuk mendiskreditkan kelompok lain tak terhindarkan dan menjadi kelir kotor pilpres.

Narasi kebencian dan caci-maki semakin kencang di masa kampanye. Masa kampanye yang panjang untuk menawarkan visi, misi, dan program, justru diisi dengan perbincangan cenderung sensasional, jauh dari substansi. Narasi kampanye pemilihan presiden 2019 sangat dangkal gagasan, hanya berkutat pada perang diksi yang minim isi.

Saling sindir dilakukan dengan melontarkan diksi dan frasa seperti politik sontoloyo, politik kebohongan, politik genderuwo, tampang Boyolali, budhek-buta, tempe setipis ATM, impor ugal-ugalan dan lain-lain. Situasi ini menggangu kualitas demokrasi substansial akibat dagelan politik murahan yang tidak bermutu (Hal 163).

Selepas pemilu 2019, hiruk-pikuk politik nasional bahkan tidak dengan sendirinya mereda. Fenomena ini menunjukkan secara gamblang, kualitas demokrasi belum mapan. Tulisan-tulisan yang disusun serupa bunga rampai dalam buku ini setidaknya menunjukkan bangsa masih perlu banyak belajar bagi penguatan demokrasi.

Penguatan demokrasi adalah agenda bersama, pekerjaan rumah seluruh elemen masyarakat. Buku ini telah memberi basis gambaran untuk mengerjakan proyek bersama tersebut. Juga untuk melihat kembali yang belum baik dan meningkatkan yang sudah baik. Tentu saja tidak ada sistem pemilu sempurna.

Namun, dinamika politik yang berkembang pada gelaran pilpres 2019 semestinya menjadi pembelajaran ke depan untuk menciptakan pemilu yang lebih demokratis, berkeadilan, kaya gagasan konstruktif, dan mencerminkan kemajemukan. Perbedaan tidak perlu menjadi ajang kegaduhan. Sebaliknya, perbedaan adalah modal besar bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih ber-Bhineka Tunggal Ika.

Diresensi Denny YF Nasution, Tenaga Ahli DPR

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment