Pembangunan Sosial Harus Diprioritaskan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Pengentasan Kimiskinan | Perlu Pemikiran Ulang untuk Mencapai Keadilan Sosial

Pembangunan Sosial Harus Diprioritaskan

Pembangunan Sosial Harus Diprioritaskan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Setiap negara wajib dan bertanggung jawab untuk mengurangi jumlah penduduk miskin agar terciptanya keadilan sosial.

 

YOGYAKARTA – Konsep pembangunan yang selama ini dinilai hanya ditekankan pada bidang pertumbuhan ekonomi semata, sementara pemba­ngunan sosial belum men­dapatkan prioritas. Padahal, setiap negara wajib dan ber­tanggung jawab untuk mengu­rangi jumlah penduduk miskin agar terciptanya keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan tin­dakan konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencip­takan keadilan sosial melalui pendekatan pembangunan so­sial dan kesejahteraan.

Hal tersebut mengemuka dalam penutupan Internatio­nal Conference ke-21, Interna­tional Consortium for Social Development (ICSD) yang dise­lenggarakan oleh Departemen Pembangunan Sosial dan Kese­jahteraan (PSdK) Fakultan Ilmu Sosial dan Politik (Fispol) Uni­versitas Gadjah Mada (UGM), di ruang Balai Senat UGM Yog­yakarta, akhir pekan lalu.

Pertemuan (ICSD) tersebut dihadiri oleh ratusan pakar pembangunan sosial dari 28 negara. Mereka menyampaikan pemikirannya dan pengalaman praktis masing-masing negara dalam konsep penguatan pem­bangunan sosial untuk men­dukung pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Peneliti sosial dari Univer­sity of Johannesburg, Afrika Se­latan, Leila Patel, mengatakan pembangunan sosial merupa­kan kunci utama untuk menca­pai tujuan keadilan sosial. Se­bab, pembangunan selama ini lebih banyak fokus pada pem­bangunan ekonomi. Seharus­nya, pembangunan ekonomi menyeimbangkan dengan pembangunan sosial.

“Dalam praktiknya, pem­bangunan sosial memberi­kan investasinya pada banyak bidang lain seperti pendi­dikan, kesehatan yang mem­butuhkan pendekatan yang multidisipliner,”katanya.

Selain pendekatan sosial, pembicara lain juga mene­kankan pendekatan ekologi di tengah persoalan keterbatas­an energi, ketidaksteraan dan ketidakmerataan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya un­tuk mempromosikan dan men­dorong kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan.

Presiden Asosiasi Internasio­nal Sekolah Pekerja Sosial (The International Association of Schools of Social Work/IASSW), Annamaria Campanini, menga­takan ada empat prinsip kerja dalam pembangunan sosial melalui pendekatan ekologi. Empat prinsip kerja tersebut ialah respek dan dan peduli terhadap kehidupan komuni­tas, memiliki integritas pada ekologi, peduli terhadap ke­adilan ekonomi dan sosial, dan berbasis pada demokrasi yang menolak adanya kekerasan dan mengupayakan keadilan.

Menurutnya, keempat prin­sip tersebut semestinya diter­jemahkan dalam praktik-prak­tik pembangunan sosial yang termanifestasikan dalam ben­tuk pemberdayaan masyarakat, pendayaan masyarakat, dan pembangunan modal sosial.

Dipikirkan Ulang

Sementara itu, Guru Be­sar UGM Bidang Pembangun­an Sosial dan Kesejahteraan dari Fisipol UGM, Susetiawan, mengatakan ketidakadilan, penindasan, dan kerentanan melatarbelakangi adanya per­lindungan atas hak asasi ma­nusia. Menurutnya, pelanggran hak asasi manusia mengarah pada proses dehumanisasi. “Keberadaan perlindungan hak asasi manusia sendiri mendu­kung pembangunan sosial dan pemberdayaan,“ katanya.

Kendati demikian, kata Susetiawan, pendekatan hak asasi manusia selama ini ma­sih menitikberatkan pada pen­dekatan individual, sehingga cenderung mengesampingkan hak-hak kolektivitas. Padahal, terdapat masyarakat yang men­dasarkan hak asasinya pada prinsip komunalitas. YK/E-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment