Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments

Pembahasan PKPU Tertunda

Pembahasan PKPU Tertunda

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali mengatakan, absennya unsur Pemerintah (Staff Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri) dalam Rapat Denar Pendapat bersama Komisi II dan penyelenggara Pemilu menyebabkan pembahasan Peraturan KPU (PKPU) terkait dana kampanye yang pekan lalu masih mengalami kebuntuan menjadi tertunda.

“Kami menyayangkan,sebab di internal Komisi II belum ada kesepahaman mengenai sumbangan dana kampanye bagi partai baru kepada Capres yang didukung. Dari pihak pemerintah pun mengusulkan untuk dikeluarkannya norma baru,”ujar Zainudin Amali saat ditemui di Ruang Rapat Komisi II, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/4).

Politisi Partai Golkar itupun menegaskan, bahwa tidak ada larangan kepada calon napi koruptor untuk menjadi caleg DPR/DPRD. Meskipun begitu, ia khawatir apabila peraturan tersebut tetap diadakan oleh KPU maka dapat berpotensi menimbulkan gugatan di pengadilan Karen regulasi tersebut tidak tercantum dalam UU tentang Pemilu. “Saya pribadi prinsipnya setuju tapi kita juga tidak mau menabrak UU,” katanya. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment