Koran Jakarta | August 21 2019
No Comments

Pedasnya Harga Cabai

Pedasnya Harga Cabai

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

oleh jojo

Cabai salah satu komo­ditas penting bagi konsumsi mayoritas masya­rakat. Bahkan bagi et­nis tertentu, cabai merupakan pelengkap menu utama harian di meja makan. Namun, kini problem kelangkaan mendera. Harga cabai pasca-Lebaran masih melambung. Seperti diwartakan Koran-Jakarta. com (11/7/19), harga rata-rata komoditas cabai Ibu Kota, Rabu (10/7), menjadi 63.680 rupiah hingga 69.829 rupiah per kg.

Ini memang masih lebih murah dibanding awal 2017 lalu yang menyentuh 250 ribu di Aceh dan Samarinda. Tetapi, tidak menutup kemungkinan tahun ini pun harga cabai men­capai tingkat harga tertinggi se­bagaimana tahun sebelumnya, mengingat produksi terganggu dampak El Nino (kekeringan).

Selama ini, bahan makan­an memberi andil cukup besar dalam laju inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Juni 2019 komoditas bahan pangan yang memiliki andil terbesar terhadap inflasi ada­lah cabai merah dengan sum­bangsih mencapai 0,2 persen. Harga cabai merah paling tinggi tercatat 63.500/kg (semester I-2019). Sementara itu, pada kurun waktu yang sama tahun lalu cabai merah paling mahal hanya 47.650/kg. Ada kenaikan 33,26 persen. Faktor cuaca dise­but sebagai alasan di balik eks­tremnya harga cabai.

Berdasarkan catatan Pusat Informasi Harga Pangan Stra­tegis (PIHPS) Nasional, harga cabai keriting nasional pada 11 Juli 2019 lalu berkisar 38.250– 72.500 rupiah per kg. Mengacu data tersebut, tren kenaikan harga tinggi terjadi di wilayah Sumatera. Tercatat, harga cabai merah keriting 66 ribu per kg, cabai rawit merah 64 ribu per kg, dan cabai rawit hijau 67 ribu rupiah per kg di tingkat peda­gang akhir.

Melambungnya harga cabai belakangan tentu bukan baru. Sebab proses produksi komo­ditas pertanian mengandung karakterisik: ketidakpastian bersifat musiman , mudah ru­sak dan pasokan tidak elastis. Cabai merupa­kan produk hortikultu­ra mudah busuk. Jadi butuh penangan seri­us. Di sinilah peran pe­merintah untuk mem­fasilitasi distribusi untuk menjaga cabai tetap segar sampai ke konsumen.

Penanganan pascapanen perlu dibenahi, dengan menye­diakan mobil pendingin dan gudang pendingin di se­jumlah sentra pro­duksi sehingga terjamin ku­litasnya. Sifat musiman ka­rena pada saat panen me­limpah, per­mintaan tetap, maka harga c e n d e r u n g menurun. Se­baliknya, saat paceklik pa­sokan meni­pis, permin­taan tetap/ meningkat . Harga cende­rung naik. Pa­sokan yang tidak elastis berarti tidak dapat meman­faatkan peluang adanya kenaikan harga se­cara cepat.

Untuk mengantisipasi gejo­lak harga cabai agar spread-nya terkendali dan menguntungkan semua pihak, pemerintah bisa mengendalikan harga. Harga patokan ditetapkan setelah memperhitungkan break even point (BEP) petani dan menam­bahkan marjin keuntungan yang rasional bagi produsen/ petani. Dengan demikian daya beli masyarakat terhadap pro­duk pertanian dapat terjaga. Pemerintah bisa melaksanakan “smart price policy” dan bukan upaya penataan pengelolaan logistik, tetapi dengan kebijak­an penetapan harga yang efek­tif.

Persoalan lain yang memicu gejolak harga cabai adanya informasi pasar yang asimetrik. Ini membuat para pelaku agro industri akan mem­bentuk harga yang tidak baik. Kalau terjadi asimetrik, ada kecenderungan pedagang me­netapkan harga relatif rendah di tingkat petani, tapi tinggi di tingkat konsumen.

Setelah ditelusuri ternyata keuntungan terbesar justru dinikmati pedagang hingga bisa melebihi 30 persen. Sementara itu, para petani tidak mendapat keuntungan yang rasional. Fak­ta di lapangan, dalam tata niaga yang menikmati harga berlipat-lipat adalah pedagang, bukan petaninya.

Tidak Adil

Para pedagang tidak adil ka­rena menetapkan keuntungan demikian besar. Untuk meng­atasi persoalan asimetrik, pe­merintah seharusnya mencip­takan sistem informasi harga/ pasar yang up to date dan dapat diakses semua pihak, termasuk petani. Ketiadaan informasi yang lengkap seperti ini mem­buat harga komoditas cabai kian gonjang-ganjing. Informasi pa­sar yang tidak lengkap beraki­bat tidak adanya keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Ketidaksempurnaan informasi tersebut bisa juga ditimbulkan karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan para pelaku usaha.

Selain itu, lemahnya peng­awasan pemerintah menjadi­kan banyak pasar komoditas mematok harga melewati ba­tas wajar. Untuk itu, tata niaga mendesak dibenahi. Mestinya ada upaya pemerintah mem­perkuat kelembagaan di tingkat petani.

Upaya mengendalikan kebi­jakan perdagangan untuk men­stabilkan harga cabai tersebut bersifat temporer, bukanlah kebijakan strategis. Kebijakan strategis dalam jangka mene­ngah adalah menggenjot pro­duksi cabai di tingkat petani. Di sisi lain masyarakat tetap dijaga daya belinya. Pengem­bangan usaha pertanian ke de­pan sebaiknya dilakukan mela­lui pendekatan agribisnis agar produksi pertanian mempu­nyai value added dan nilai jual tinggi. Di sinilah letak penting­nya mewujudkan daya saing petani ke depan.

Membenahi gonjang-gan­jing harga cabai tidak cukup hanya dengan fokus pada sisi permintaan, penawaran, serta faktor cuaca. Namun, harus dilihat secara utuh sebagai upaya pembenahan dari sisi manajemen pangan. Pramulya (2017) menyebut, faktor kepe­mimpinan yang tidak efektif ditenggarai salah satu sebab Indonesia tak juga memiliki sis­tem manajemen pangan andal. Para pemangku kebijakan seha­rusnya cermat merancang sis­tem yang tepat demi menopang stabilitas pangan nasional.

Selanjutnya, masalah pangan seharusnya tidak diserahkan pada mekanisme pasar global, tetapi pada kemampuan rakyat dalam negeri masing-masing. Sejarah membuktikan, faktor yang mampu menjamin keber­langsungan pangan Indonesia adalah kearifan lokal dan ke­anekaragaman hayati. Maka, urusan pangan seyogianya ada pada keputusan pemerintah nasional masing-masing, bu­kan badan perdagangan inter­nasional (WTO).

Sebagai salah satu jawaban atas jebakan pangan global, pemahaman serius terhadap pola pikir kedaulatan pangan memang menjadi sangat stra­tegis dan urgen. Terlebih bila terekam adanya sebuah suasa­na bahwa sekarang ini, pangan diperjualbelikan demi menum­puk keuntungan sebesar-be­sarnya individu/kelompok.

Pangan sudah tidak dipan­dang sebagai bagian dari ke­butuhan pokok untuk meng­ganjal perut. Pangan sudah tidak dipersepsikan sebagai komoditas kemanusiaan. Di sinilah komitmen rezim baru dipertaruhkan untuk menja­min hak atas pangan bagi se­luruh warga negara lima tahun berikutnya. Penulis Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment