Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
JEDA

Panja RUU P-KS Abaikan Konstitusi

Panja RUU P-KS Abaikan Konstitusi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Feminist Lawyer Club (IFLC) menyesalkan selama tiga tahun sejak 2016 hingga September 2019 (masa akhir periode DPR RI) belum ada kemajuan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

“Panja RUU P-KS di Komisi VIII terkesan mengulur-ulur waktu dan menghindari kewajiban sebagai wakil rakyat untuk segera membahas serta mengesahkan RUU yang menjadi inisiatifnya sendiri. Selama tiga tahun penundaan pembahasan RUU di DPR, telah terjadi 16.943 kasus kekerasan seksual. RUU P-KS ini kok seperti RUU air mata sehingga begitu berat untuk diprioritaskan,” kata Ketua IFLC, Nur Setia Alam di Jakarta, Rabu (18/9).

Untuk diketahui, IFLC bersama Peradi dan HKHKI termasuk dalam 66 jaringan dan aliansi di dalam Gerakan Masyarakat Sipil (Gemas) yang digawangi Komnas Perempuan mengawal isu tentang anak dan wanita.

Menurutnya, Panja RUU P-KS cenderung mengabaikan perintah konstitusi, yang dalam kaitannya dengan hal ini negara harus hadir melindungi setiap warga negara, termasuk dari kekerasan seksual.

“RUU P-KS ini menjadi sangat penting sekali, tidak hanya untuk melindungi hak-hak korban serta menghukum para pelakunya, tetapi juga untuk menegakkan harkat derajat kemanusiaan, mewujudkan keamanan dan pembangunan yang berkeadilan bagi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pasal 281 ayat (4) UUD 1945 dimana perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,” pungkasnya.

Nur menegaskan Indonesia sudah dalam kondisi darurat kekerasasan seksual. “Dalam artian, risiko setiap warga negara dalam mengalami kekerasan seksual terus meningkat,” ujarnya. yok/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment