Koran Jakarta | June 21 2018
No Comments
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tentang Ormas yang Tak Sesuai dengan Pancasila

Ormas Anti-Pancasila Tak Hanya Hizbut Tahrir Indonesia

Ormas Anti-Pancasila Tak Hanya Hizbut Tahrir Indonesia

Foto : ANTARA/Puspa Perwitasari
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu ini dikeluarkan untuk menjawab berlikunya tahapan pemberian sanksi bagi organisasi kemasyarakatan yang jelas-jelas sudah melakukan kegiatan yang mengancam keutuhan dan ideologi negara.

 

Pemerintah pun bergerak cepat. Kementerian Hukum dan HAM baru-baru ini telah mengeluarkan keputusan mencabut badan hukum bagi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Setelah itu, adakah ormas lain yang akan dicabut badan hukumnya? Atau ada ormas yang menurut pemerintah memang jelas-jelas anti-Pancasila dan NKRI? Untuk menjawab itu, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Izin badan hukum HTI telah dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adakah ormas lain di luar HTI yang juga terindikasi anti-Pancasila dan NKRI?

Ormas melanggar Pancasila bukan hanya HTI saja, makanya semua harus dicek.

Kalau daerah, bisakah keluarkan perda tentang ormas?

Daerah bikin perda karena ada ormas yang tingkat kabupaten, kota, provinsi. Bukan HTI loh. Misal ormas A nyata-nyata konsep pikiran dan gerakan berlawanan dengan Pancasila, dasarnya perda itu.

Kalau perda itu untuk tingkat kabupaten atau kota rujukannya ya perppu. Tidak sampai nasional. Ormas itu, orang mikirnya cuma HTI.

Jadi, ormas yang melanggar atau anti-Pancasila ada lagi?

Ormas yang melanggar Pancasila bukan HTI saja. Semua harus dicek.

Nah, kalau di daerah ada ormas yang seperti itu, siapa yang berhak menindak?

Bubarkan. Intinya daerah punya perda untuk membubarkan ormas atau melarang kegiatan kalau yang dianggap melanggar. Satpol PP dan polisi tidak ada urusan. Kalau perkelahian itu polisi. Tujuan perda bukan urusi kamtibmas perkelahian, tapi ormas yang melanggar.

Boleh tahu daerah mana saja yang akan buat perda seperti itu?

Saya belum tahu, kewenangan gubernur dan bupati yang tahu.

Soal keterlibatan PNS di ormas anti-Pancasila, kabarnya pemerintah akan bentuk tim. Sudah sejauh mana progresnya?

Hanya bicara di Kemendagri, tunggu laporan dulu. Tindakan setelah ormas dibubarkan, ini dia sebagai apa, apa dulu pengurus. Harusnya dia tahu, dia enggak boleh bicara yang bertentangan dengan Pancasila.

Kalau ada PNS ternyata terbukti dia ikut HTI, misalnya, apa perlu disumpah ulang lagi?

Intinya diingatkan, saya disumpah setia pada Pancasila. Sanksi cuma peringatan, disiplin tidak harus pecat. Panggil kalau ada bukti dan laporan.

Apa bukti rekaman foto, saksi kalau dia menyebarkan paham ajarannya. Tim internal saja. Kalau provinsi ya gubernur, kalau kota dan kabupaten ya bupati dan wali kotanya.

HTI menggugat Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi, tanggapan Anda?

Perppu sudah sebagai landasan hukum. Soal ada yang gugat ke MK (Mahkamah Konstitusi), silahkan.

Kembali ke masalah PNS yang ikut jadi anggota atau pengurus HTI, kapan tim akan mulai bekerja?

Hati-hati UU jelas. Nanti akan dibentuk tim, kalau pejabat dicek juga, tidak bisa langsung tuduh.

Kalau pejabat itu terbukti? S

eorang pejabat itu disumpah setia kepada Pancasila. Kalau dengan adanya perppu, dia masih pejabat, masih PNS, masih melakukan aktivitas. Kalau pasti, memang ada langkah-langkah.

Tim juga akan periksa PNS tingkat bawah?

Ada tim. Kalau di bawah kan ada tim. Ini kan harus hati-hati jangan sampai masalah suka enggak suka. Detail harus betul. Dia simpatisan, anggota, atau pengurus. Kalau dilarang masih dakwah berlawanan Pancasila, nanti ada aturannya.

Pasti akan ada tahapan peringatan dan sanksi?

Iya dong. Kan ada Menpan yang atur. Disiplinnya kan Menpan. Ada UU ASN. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment