Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
Pemindahan Ibu Kota | Inisatif KLHK Gelar FGD Disambut para Ahli Berbagai Bidang

Orientasi Pemerintahan Berubah

Orientasi Pemerintahan Berubah

Foto : KORAN JAKARTA/SURADI
RANGKUMAN MASUKAN | Menteri LHK, Siti Nurbaya (tengah) memimpin Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis didampingi Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti (kanan), dan pemerhati masalah lingkungan hidup, dan konservasi alam, Judith J. Dipodiputro di Kantor KLHK, Jakarta, Rabu (18/9). FGD ini untuk merangkum masukan-masukan para ahli dibidang masing-masing.
A   A   A   Pengaturan Font
Pindah ibu kota negara bukan hanya memindahkan fisik pemerintahan, tetapi telah mengubah banyak aspek, termasuk politik pemerintahan.

 

JAKARTA – Pengamat sosial politik Fachry Ali menilai, telah terjadi perubahan besar dan mendasar dalam tradisi politik dna kekuasaan di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memindahkan Ibu Kota Negara dri Jakarta ke Kalimantan Timur. Tradisi dan gagasan politik Jawa yang mendominasi, tlah berakhir dan berganti dengan tradisi politik egaliter.

“Saya menyebut ini era baru politik Indonesia atau era Post Java. Karena telah berubahnya peta politik dan kekuasaan di Tanah Air yang semula berpusat pada tradisi dan gagasan Kebudayaan Jawa yang berpusat pada kekuasaan elite, kini beralih pada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang bersifar egaliter,” ujar Fachry Ali, dalam FGD tentang pemindahan ibu kota di Kantor KLHK, Rabu (18/9).

Dalam FGD dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya, Fachry Ali mengatakan, dalam gagasan politik Jawa itu, kekuasaan sangat ellitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat. Pandangan itu dalam jangka waktu sangat lama mempengaruhi politik dan kekuasan di Tanah Air. Tetapi ketika situasi politik berubah yakni reformasi yang membuka kesempatan setiap rakyat bisa tampil dan bertarung dalam kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pilpres, berangsur gagasan politik Jawa berubah. “Tapi perubahan drastis terjadi saat Jokowi terpilih sebagai Presiden, terutama ketika dia menegaskan akan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan, dan kemudian secara resmi mengumumkan tempat ibu kota baru yakni di Kalimantan Timur, maka saya menilai, berakhirlah era kekuasaan Jawa,” papar Fachry Ali menjawab pertanyaan usai FGD.

Mengenai FGD yang diselenggarakan KLHK, Fachry Ali sangat memuji, bukan saja karena srikandi yang berbicara memimpin FGD semuanya sangat pandai, tetapi posisi KLHK sangat penting dan strategis, mengingat dalam perbincangan publik mengenai pemindahan Ibu kota, fokus masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia pada aspek lingkungan dan daya dukung wilayah Kalimantan.

“Inisiatif KLHK mengumpulkan elemen masyarakat yang ahli dalam berbagai bidang sangat baik dan strategis dan banyak masukan yang bernas dari FGD ini, jadi saya sangat mendukung KLHK untuk terus menggelar FGD yang lebih fokus lagi sehingga sejarah baru pemindahan ibu kota dan awal periode Post Java berjalan mulus,” ujar Fachry Ali.

Komitmen Luar Biasa

Sementara pegiat pemberdayaan ekonomi suku-suku asli dan masyarakat termarjinalkan, Judith J. Dipodiputro mengatakan dirinya sangat menghargai undangan Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya pada 100 eksekutif dari berbagai sektor. Baik yang bertugas di tingkat nasional, maupun daerah. Termasuk juga beberapa yang bertugas di luar negeri

“Walau kami hadir sebagai pribadi, namun menghasilkan FGD yang kaya juga karena kemajemukan latar belakang profesi dan sektor,” ujar Judith yang juga pemerhati masalah lingkungan hidup, konservasi alam serta pernah bertugas di Menurut Judith, Kalimantan Timur cukup porak-poranda akibat pertambangan. Ini berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan kemiskinan. Bahwa Ibu kota baru akan menjadi rainforest city, itu komitmen yang luar biasa. Artinya akan terjadi reklamasi/pembenahan bekas-bekas tambang.

Sedangkan Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti mengungkapkan, dalam proses pemindahan ibu kota ini, kita harus melihat bagaimana posisi Kalimantan Timur dalam konteks Indonesia keseluruhan, bagaimana disparitas terhadap provinsi lainnya sehingga kita bisa menganalisasi berbagai hal dengan valid. “Visi kita, semua pembangunan dan persiapan ibu kota harus green dan juga membangun kebiasaan dan budaya baru lebih baik,” katanya. sur/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment