Koran Jakarta | August 21 2019
No Comments
Penerimaan Fiskal - DJP Tambah Dua Direktorat Baru untuk Kejar Potensi Pajak Ekonomi Digital

Optimalkan Pajak Ekonomi Digital

Optimalkan Pajak Ekonomi Digital

Foto : Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika
A   A   A   Pengaturan Font
Agar tak tertinggal dengan negara lain dan sekaligus menghindari potential loss perpajakan ke depan, penyusunan regulasi pajak ekonomi digital perlu segera diselesaikan.

 

JAKARTA – Indonesia harus serius mempersiapkan pajak ekonomi digital agar tak terting­gal dengan negara lain. Terlebih lagi, perkembangan ekonomi digital di Indonesia ke depan sangat pesat sehingga potensial bagi penerimaan negara.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengingatkan ber­bagai negara di dunia tengah mempersiapkan pajak ekonomi digital. Karenanya, Indonesia harus bisa benar-benar mem­persiapkan terkait hal itu, ter­masuk reformasi perpajakan.

“Selain sumber pajak yang sudah ditetapkan dalam un­dang-undang, kini dunia se­dang mempersiapkan pajak bagi ekonomi digital, seba­gaimana mengemuka dalam pertemuan pejabat keuangan dan moneter G20,” kata Bam­bang Soesatyo, saat menerima perwakilan Direktorat Jende­ral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan pengurus Ika­tan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), di Jakarta, Senin (8/7).

Menurut Bambang, Indo­nesia saat ini sudah menjadi contoh sukses di mancanegara karena dinilai berhasil menagih pajak dari perusahaan raksasa digital seperti dari Facebook hingga Google.

Seperti diketahui, penetrasi internet masyarakat saat ini cu­kup tinggi, yaitu mencapai 54,68 persen atau 143 juta jiwa. Jumlah itu dapat menjadi kekuatan sa­ngat besar bagi perkembangan ekonomi digital di Tanah Air.

Menurut McKinsey pada 2016, ekonomi digital diproyek­sikan menyumbang 150 miliar dollar AS atau setara 2.118,06 triliun rupiah (kurs 14.120,40 rupiah per dollar AS) terhadap PDB Indonesia pada 2025. Den­gan pertumbuhan yang besar, potensi pajak dari ekonomi digi­tal sangat besar untuk sumber penerimaan negara ke depan.

Bentuk Direktorat Baru

Sadar potensi besar tersebut, pemerintah terus mengupay­akan pendekatan memungut pa­jak dari kegiatan ekonomi digital yang selama ini belum dilaku­kan optimal untuk menambah penerimaan negara. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menam­bah dua direktorat baru demi mengejar potensi pajak dari eko­nomi digital, yakni Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Infor­masi dan Komunikasi yang resmi beroperasi, Selasa (9/7).

Menteri Keuangan, Sri Mul­yani, memerinci tugas dua di­rektorat tersebut. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan ber­tugas untuk menghimpun data dari pelaku ekonomi secara lang­sung. Sementara itu, Direktorat Teknologi Informasi dan Komu­nikasi bertugas menganalisis data-data perpajakan dari direk­torat yang ia sebut sebelumnya.

Sementara itu, pelaku usaha layanan jasa keuangan ber­basis teknologi atau financial technology (fintech), berharap rencana pajak ekonomi digital yang akan diterapkan pemer­intah dapat dibuat secara kon­sultatif dan transparan.

“Kami terus mengharapkan seluruh kebijakan yang diambil pemerintah berkaitan dengan ekonomi digital, dibuat secara konsultatif (dengan sektor swas­ta) dan transparan,” ujar Ketua Harian Asosiasi Fintech Indone­sia (Aftech), Mercy Simorangkir, kemarin. mad/Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment