Koran Jakarta | July 19 2018
No Comments
Bantuan Sosial | Dana PKH Akan Dinaikkan pada Tahun 2019

Oknum Pendamping Diduga Selewengkan Dana PKH

Oknum Pendamping Diduga Selewengkan Dana PKH

Foto : ISTIMEWA
Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham.
A   A   A   Pengaturan Font
Selain diproses hukum, Kemensos juga menindak tegas dengan memberhentikan oknum pendamping tersebut.

 

JAKARTA - Oknum pendam­ping bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) beri­nisial E yang diduga menyele­wengkan dana bantuan sosial akan diproses hukum. Sebab, apa yang dilakukan oknum itu ada indikasi penggelapan se­hingga ada unsur pidana.

“Karena itu, saya minta biro hukum Kemensos untuk mela­porkan agar diproses hukum,” kata Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham, di Jakarta, Rabu (11/7).

Mensos menyampaikan hal tersebut di hadapan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang menjadi korban penyelewengan dana bansos di GOR Sunter, Jakarta Utara.

Ia menegaskan, karena te­lah terbukti menyalahgunakan posisinya melakukan peng­gelapan dan pengutipan dana bansos, Kemensos juga telah menindak tegas dengan mem­berhentikan oknum pendam­ping tersebut.

“Bila menemukan ada in­dikasi penggelapan, laporkan kepada saya. Akan diambil tin­dakan tegas. Siapa pun yang mengkhianati rakyat harus di­berikan tindakan tegas,” tegas Mensos.

Kronologis penyimpangan diketahui bermula dari adanya pengalihan pendamping KPM kepada pendamping PKH yang baru. Pendamping PKH baru sesuai dengan tugasnya me­lakukan kegiatan pertemuan kelompok secara rutin setiap bulan dengan KPM. Saat per­temuan tersebut ada beberapa KPM yang tidak hadir.

Maka pendamping PKH tersebut berinisiatif menemui KPM PKH dampingannya un­tuk mengetahui alasan kenapa KPM tersebut tidak mengikuti pertemuan kelompok.

Dari hasil pertemuan ter­sebut, KPM mengatakan sudah tidak lagi menjadi peserta PKH sejak 2016. Lalu, pendamping menelusuri ke lembaga bayar yaitu BNI Cabang Tanjung Pri­ok untuk melihat ada tidaknya transaksi dalam rekening KPM PKH.

Hasil penelusuran tersebut menunjukkan adanya transak­si bantuan PKH secara rutin. Dari hasil temuan tersebut KPM didampingi pendamping PKH melakukan pengaduan langsung ke contact center PKH pada Mei 2018.

Direktur Hubungan Kelem­bagaan dan Transaksional Per­bankan BNI, Adi Sulistyowati, mengatakan jumlah dana ban­sos yang diselewengkan men­capai 95 juta rupiah. “Saat ini rekening sudah kita blokir dan amankan,” jelas dia.

Salah seorang korban pe­nyimpangan Bansos PKH, Tuti Supriatin, mengaku tidak mengetahui jika ia masih men­jadi peserta PKH. “Saya pikir memang tidak dapat bantuan lagi. Saya tidak bertanya ka­rena memang tidak pernah bertemu pendamping, tetapi ternyata nama saya masih ada,” kata Tuti.

Begitu juga dengan Sumitri yang mengaku sudah dua ta­hun terakhir tidak mendapat­kan lagi bantuan PKH. “Saya mendengar ada pendamping baru dan mencari saya. Kata­nya nama saya ada dan ATM aktif, tetapi tidak tahu yang mana orangnya, uangnya juga tidak sampai ke saya,” ujar dia.

Dana PKH Dinaikkan

Sebelumnya, Idrus Marham mengatakan pemerintah akan menaikkan dana bantuan so­sial Program Keluarga Harapan menjadi sekitar 32 triliun ru­piah pada 2019 untuk mene­kan angka kemiskinan di Indo­nesia. “Kalau tahun ini masih 17 triliunan rupiah, maka di 2019 dana PKH itu diusulkan dianggarkan hingga dua kali lipat atau 32 triliunan rupiah,” ujarnya.

Menurut dia, kenaikan ang­garan Program PKH sejalan dengan rencana pemerintah yang juga akan menaikkan in­deks penerimaan bantuan so­sial (bansos) KPM dalam PKH pada 2019. “Saya yakin DPR RI mendukung rencana kenaikan anggaran PKH itu karena se­mua bertujuan sama untuk menekan angka kemiskinan,” katanya.

Penambahan indeks pe­nerimaan KPM PKH itu juga mengacu kepada komponen atau beban keluarga. Dalam PKH ada komponen yang diatur untuk memenuhi persyarat­an tertentu, seperti ibu hamil, anak sekolah, hingga jenjang sekolah menengah atas, ada­nya lansia atau penyandang disabilitas dalam rumah KPM PKH tersebut. eko/Ant/E-3

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment