Koran Jakarta | October 19 2018
No Comments

Noda Hitam Kebebasan Beragama

Noda Hitam Kebebasan Beragama

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh Ach Fadil

Kebebasan beragama di Indonesia seperti kembali mendapat noda hitam. Faktanya, hanya dalam dua pekan terakhir, ada tiga pelanggaran yang cukup serius, yaitu pembubaran kegiatan bakti sosial Gereja Katolik St Paulus Pringgolayan, Bantul, Yogyakarta. Kemudian, pengusiran seorang biksu di Tangerang, Banten, karena dicurigai menjalankan ibadah di kediamannya. Lalu, penyerangan di Gereja Katolik St Lidwina, Trihanggo, Sleman, Yogyakarta, saat perayaan Ekaristi. Tiga peristiwa itu semakin menegaskan, Indonesia sedang darurat intoleransi.

Pertengahan Januari 2018 lalu, Setara Institute telah merilis laporan yang cukup memilukan. Sepanjang 2017, ada 155 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di 29 provinsi. Jawa Barat menempati posisi tertinggi, 29 pelanggaran. Lalu disusul DKI Jakarta (26 pelanggaran), Jawa Tengah (14), Jawa Timur (12), Banten (10), dan daerah-daerah lain. Tiga kasus di Yogyakarta dan Banten baru-baru ini, telah menambah daftar panjang pelanggaran kebebasan beragama.

Pangkal persoalan serangkaian peristiwa itu, tampaknya bermula dari pikiran kolot yang menegasikan fakta pluralitas agama dan beragama. Sebagian umat beragama, pluralitas identitas itu ditampik sedemikian rupa, sehingga yang muncul hanya realitas identitas tunggal: kami yang benar dan istimewa.

Akibatnya, relasi identitas kolektif “kami” dan “mereka” menjadi sangat kaku. Sebagian umat beragama ini menjelma menjadi orang-orang intoleran, antidialog. Klimaksnya, mereka bisa melakukan tindakan dehumanistik seperti persekusi, penyerangan, hingga dalam bentuknya yang paling brutal: teror pengeboman atas sejumlah tempat ibadah.

Bagaimana mengatasi persoalan itu? Tentu yang mula-mula harus didekonstruksi adalah pikiran antipluralitas yang menggelayuti sebagian umat. Pemuka agama harus selalu menanamkan kepada umat atau jemaatnya, pluralitas merupakan kenyataan dan niscaya, termasuk dalam beragama. Untuk tetap menjaga harmoni, toleransi suatu keharusan. Toleransi dalam bentuknya yang paling sederhana, berarti tidak mengusik keyakinan umat agama lain.

Dalam konteks ini, kita bisa mencontoh pola relasi umat beragama di Mesir, utamanya Islam dan Kristen (Koptik). Di sana, harmoni dan toleransi mendapat ruang eksibisinya, tanpa dihantui ketakutan. Tiap Natal tiba, spanduk-spanduk ucapan Id al-Milad al-Majid (Selamat Hari Natal) betebaran di berbagai tempat. Umat muslim pun dengan suka-cita mengucapkannya. Bahkan, ulama garda depan Al-Azhar tidak hanya membolehkan, tetapi juga menganjurkan pengucapannya. Pun demikian, bila hari raya umat Islam tiba. Umat Kristen Koptik juga melakukan hal serupa.

Potret relasi umat beragama di Mesir itulah yang oleh Milad Hanna, peraih “Simon Bolivar Prize 1998,” disebut sebagai sikap qabul al-akhar (sikap menerima yang lain). Sikap ini mengandaikan budaya saling memahami dan membuka diri terhadap yang lain (al-akhar). Jika hal itu sudah membudaya, maka qabul al-akhar juga akan terbuka. Pada puncaknya, tiap-tiap kelompok akan sampai pada taraf hubb al-akhar (sikap mencintai yang lain).

Sikap pengakuan sekaligus penerimaan terhadap identitas yang lain juga dicontohkan oleh Imam Muhammad Ashafa dan Pastor James Wuye di Nigeria. Kedua pemuka agama ini menyadari bahwa merawat konflik antaragama tidak ada gunanya, bahkan sangat merugikan. Menurut Ihsan Ali Fauzi, sekitar tahun 1990-an, berdua merupakan aktivis agama yang sama-sama militan. Keduanya, memimpin milisi Islam dan Kristen saat terjadi kerusuhan mengerikan di salah satu kota terpenting di Nigeria, Kaduna.

Konon, karena pengikut dua agama tadi nyaris seimbang (50 persen muslim dan persen 40 Kristen), ketika konflik, bendera agama selalu dikibarkan. Tentu alasan kerusuhan sangatlah kompleks seperti warisan devide et impera kolonialis Inggris, dominasi militer, kemiskinan, ketiadaan pembangunan, hingga militansi agama yang buta. Akibatnya sangat fatal. James kehilangan tangan dan Ashafa kehilangan guru serta dua sepupu.

Hingga pada suatu ketika, tahun 1995, keduanya disadarkan dengan kenyataan bahwa sebagai pemuka agama, nasib umat berada di tangan mereka berdua. Jika mereka tidak mengambil sikap berdamai, meningalkan pikiran saling curiga, dan dendam, konflik fisik akan terus terjadi dan akan memakan korban. Akhirnya, mereka sepakat rekonsiliasi dan berhenti berkelahi. Mereka bersatu mengecam permusuhan. Kisah ini sudah diangkat ke layar lebar oleh sutradara Alan Channer dengan judul The Imam and the Pastor (2006) dalam durasi 40 menit.

Tinggalkan

Meski identitas keberagamaan (kami dan mereka), baik di Mesir maupun di Nigeria (belakangan), tetap dipertahankan, relasi yang terbentuk tampak begitu cair. Tak ada sikap saling curiga. Satu sama lain saling menerima. Umat beragama di Indonesia sudah selayaknya mencontoh dua potret ideal hubungan antaragama itu. Artinya, harus meninggalkan pola relasi antagonistik yang belakangan kerap muncul ke permukaan.

Sebagian orang barangkali akan beralasan bahwa konflik atau antagonisme dalam identitas (beragama) yang plural merupakan sesuatu yang kadang-kadang tak bisa dielakkan, karena tiap agama membawa misi. Seturut ini, Chantal Mouffe dalam bukunya The Democratic Paradox (2000) menegaskan, berbeda dalam sistem demokrasi yang menjamin kebebasan beragama memang niscaya. Tetapi yang terpenting mengelola perbedaan agar tidak destruktif.

Harus ada toleransi. Semua diakui eksistensinya dan diberi ruang untuk mengartikulasikan ideologinya, meski berbeda.

Dengan pengandaian ini, maka hak-hak identitas yang lain, termasuk hak bebas untuk menjalankan keyakinan, akan tetap terjamin dalam ruang-ruang yang demokratis. Karena itu, serangan terhadap kebebasan beragama yang terjadi belakangan, tidak hanya pengingkaran fakta pluralitas, tetapi juga pengkhianatan atas demokrasi yang menjamin dua hal prinsipil: kebebasan (liberty) dan kesetaraan (equality). 

Penulis bekerja di Paramadina Institute of Ethics and Civilization

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment