Koran Jakarta | April 19 2019
No Comments

Narapidana Kembali Buron

Narapidana Kembali Buron

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Belum hilang ingatan tentang 113 narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lambaro, Banda Aceh, yang melarikan diri Kamis (29/11). Bahkan, dari jumlah yang kabur, hingga kini banyak belum kembali. Upaya aparat kepolisian mengultimatum agar kembali juga tidak digubris. Napi tetap bersembunyi.

Saat aparat memburu para napi, kini terungkap lagi adanya penghuni lapas di dua tempat buron. Satu napi Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, dan dua penghuni Rutan Kelas II A Jepara, Jawa Tengah. Sungguh miris karena waktunya seperti bersamaan dan terjadi di akhir pekan.

Berulangnya penghuni lapas melarikan diri seharusnya menjadi keprihatinan nasional. Setidaknya, dari rentetan peristiwa itu bukan semata karena keterbatasan fasilitas, minimnya sipir, atau lemahnya pengawas. Boleh jadi, seringnya napi melarikan diri karena sistem pembinaan di lapas tidak sesuai dengan zamannya lagi.

Namun, dari rentetan peristiwa larinya napi dari lapas ternyata erat kaitannya dengan “orang dalam.” Malah, dalam kasus terakhir, keterlibatan sipir Lapas Kelas I Cipinang sangat kentara. Kenyataan ini mesti disikapi dengan tegas oleh pihak terkait.

Sayangnya, meski terus berulang, selalu yang menjadi korban petugas di lapangan. Seolah-olah, beban dipindah dari napi dilimpahkan kepada para sipir. Padahal, struktur di dalam lapas berjenjang, ada bawahan dan atasan.

Kian lemahnya pengawasan lapas mesti dicari jalan keluarnya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus lebih dulu mengikrarkan diri untuk selalu berada di barisan paling depan mengawasi warga binaan.

Selanjutnya, jajaran kementerian, lebih khusus Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan harus berani mengakui diri atas kinerjanya.

Untuk itu, alangkah lebih baiknya para petugas lapas dikenakan uji pemeriksaan terbalik. Artinya, sebelum ditugaskan di lapas mesti mempunyai rekam jejak yang mudah diakses aparat terkait. Dengan kata lain, selain mempunyai kemampuan bertugas di lapas mesti juga bersih dan berintergritas.

Mestinya, kasus Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Husein yang kini menjadi terdakwa menjadi acuan jajaran Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan untuk tidak mengulangi kesalahan sama. Lebih dari itu, pejabat yang bertanggung jawab juga diberikan sanksi menjerakan.

Kita memang tidak menuntut banyak kepada pimpinan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan maupun menterinya terkait kian maraknya penghuni lapas yang buron. Kita juga tidak berharap penjelasan panjang lebar tentang kondisi maupun kebijakan yang akan dilakukan di lapas. Kita hanya minta agar para pejabat Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan berani mengakui diri atas kekurangan.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Fungsi ini bertujuan membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Mereka dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Namun demikian, alangkah baiknya pula pemerintah mempunyai sejumlah cara membina penghuni lapas sesuai dengan konteksnya. Artinya, pembinaan di lapas sebuah daerah berbeda dengan lapas lainnya. Jadi, pembinaan bukan berdasarkan kondisi lapas, namun dilakukan sesuai dengan potensinya. 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment