Koran Jakarta | June 18 2018
No Comments
Regulasi Desa

Muqowam: Laksanakan UU Desa secara Murni

Muqowam: Laksanakan UU Desa secara Murni

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Ketua Paguyuban Bahurekso, Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Kendal H. Bambang Utoro dalam pertemuan dengan Kepala Desa se Kabupaten Kendal dan dihadiri oleh Ketua Komite I DPD RI Dapil Jateng,

Akhmad Muqowam, Rabu (21/2), mengatakan bahwa terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan desa berdasarkan UU Desa di Kendal khususnya dan berbagai tempat lainnya tentunya.

Bambang Utoro mengatakan, persoalan yang ada di tingkat lapangan antara lain diakibatkan oleh adanya berbagai aturan perundangan di bawah UU yang masih saling bertentangan, tidak harmonis, bahkan saling bertolak belakang, baik secara horisontal maupun vertikal.

“Hal tersebut disebabkan oleh tidak harmonisnya aturan yang ditetapkan oleh Kemendagri, Kemendes, Kementerian Keuangan, bahkan di Bappenas.

Belum lagi dengan aturan-aturan di tingkat propinsi maupun kabupaten,” ujar Bambang. Selain itu Bambang juga menyampaikan, selain hal yang baik dari pelaksanaan UU Desa, ada efek negatif yang semestinya tidak boleh terjadi, misalnya berkurangnya tingkat kebersamaan atau gotong royong di tingkar desa.

Dalam pertemuan tersebut, Muqowam mendapatkan masukan soal dalam banyak hal, antara lain soal besaran dana desa yang sama bagi semua desa, soal pentahapan pencairan dana desa sampai usulan penghasilan tetap aparat desa.

Terhadap persoalan dana desa, Muqowam mendesak Pemerintah Pusat agar melaksanakan UU Desa secara murni dan konsekuen, artinya bahwa dana desa bagi masingmasing desa harus didasarkan pada luasan wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis, yang tentunya masing-masing desa berbeda.

Seperti diketahui, kebijakan Pemerintah dalam mengucurkan dana desa tidak berdasarkan pada pikiran yang benar dan berdasar UU Desa, desa yang berbeda beda dianggapnya sama. Ini kebijakan yang keliru dan ngawur. Dan sampai sekarang kriteria yang disampaikan Muqowam tersebut tidak dilaksanakan.

Ini satu bukti lagi Pemerintah sengaja melambatkan atau mengurangi keberpihakannya terhadap desa. Muqowam mendesak agar dana desa dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Desa, agar desa dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan,

mengurangi pengangguran dan yang lebih penting UU Desa diharapkan berkontribusi paea peningkatan sesejahteraan masyarakat, kalau hal tersebut tidak dilaksanakan maka UU Desa justru akan membahayakan bagi desa sendiri. sur/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment