MKD Dituntut Susun Kebijakan Berkebudayaan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 9 2020
No Comments
Kinerja DPR

MKD Dituntut Susun Kebijakan Berkebudayaan

MKD Dituntut Susun Kebijakan Berkebudayaan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dituntut menyusun langkah dan arah baru kebijakan yang dapat menghadirkan lembaga perwakilan yang berkeadaban dan berkebudayaan. Tuntutan tersebut ada karena MKD mendapatkan penambahan fungsi dan kewenangan dalam aturan baru di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

“Ada penambahan kewenangan, bukan hanya menyelidiki dan memverifikasi atas pengaduan terhadap anggota, tapi juga mencegah, mengawasi, dan menindak. Itu artinya menjadi tugas MKD untuk menjaga kehormatan kita semua,” kata Ketua DPR, Puan Maharani ketika membuka seminar MKD, di Jakarta, Senin (24/2).

Dalam penegakan kewenangan kehormatan dewan tersebut, menurut Puan, harus dilakukan dengan cara-cara berkebudayaan karena DPR merupakan perwakilan dari seluruh wilayah di Indonesia yang memiliki budaya berbeda- beda. Setiap orang memiliki cara-cara berbeda dalam menyampaikan pendapat mereka. Cara berbeda tersebut mesti dipahami MKD dalam menentukan kebijakannya.

“Saya selalu menyampaikan kebudayaan karena Indonesia terdiri dari 270 juta orang, 17.000 pulau, 34 provinsi dengan budaya yang berbedabeda. Dengan semua itu bisa dipahami bagaimana kebudayaan dari saudara-saudara kita, dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Ini juga tentu saja yang perlu dirumuskan oleh MKD. Kadang kala berbeda kebudayaan, berbeda pula cara penyampaian dari saudara-saudara kita,” kata Puan.

Jangan Salah Persepsi

Jangan sampai, tambah Puan, perbedaan budaya mengapresiasikan dan menyampaikan pendapat tersebut berakhir menjadi salah persepsi. Yang semua itu mengakibatkan kurang tepat dalam menentukan tindakan pada anggota DPR tersebut.

Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya anggota parlemen bergotong royong untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap DPR merujuk survei PRC dan PPI memang meningkat dari 40 persen di Oktober 2019, menjadi 50,5 persen pada awal 2020.

“Artinya ada kemajuan sedikit. Saya hanya bisa menyatakan sedikit, bahkan sedikit sekali dibandingkan survei pada Oktober 2019. Artinya sampai Februari kita itu sudah menunjukkan kinerja lebih baik dari sebelumnya,” kata dia. yag/Ant/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment