Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor, soal Kabinet Jokowi Jilid II

Menteri Kabinet Kerja II Harus Dapat Mengakselerasi Program Jokowi

Menteri Kabinet Kerja II Harus Dapat Mengakselerasi Program Jokowi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengungkapkan bahwa dirinya telah selesai menyusun daftar menteri dan kementerian yang akan menunjang kinerjanya bersama Ma’ruf Amin dalam kepemimpinan lima tahun ke depan.

 

Sejumlah isyarat telah ia lontarkan, seperti kompo­sisi 55 persen pos menteri untuk profesional nonkader partai politik dan 45 persen untuk profesional dari kader partai poli­tik, jatah menteri untuk kalangan milenial, serta penambahan dua kementerian baru.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawa­ncarai Kepala Pusat Penelitian Poli­tik Lembaga Ilmu Pengetahuan In­donesia (LIPI), Firman Noor, melalui sambungan telepon, Minggu (25/8). Berikut hasil pembahasannya.

Apa yang harus dipertimbangkan Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet periode keduanya?

Di sini kan memang ada banyak elemen yang harus dipertimbang­kan. Pertama adalah kebutuhan kabinet untuk lebih melaksanakan akselerasi terhadap program-pro­gram Jokowi yang telah dicanangkan jauh sebelum dia jadi presiden. Ada beberapa program atau ide yang be­lum terealisasi. Saya kira, ini harus menjadi pertimbangkan Presiden. Kemudian, yang kedua tentunya hak politik di mana beberapa partai penting penyokong Jokowi nampak­nya minta diperhatikan kembali.

Saya kira, dalam persoalan ini Jokowi tidak bisa mengabaikan begitu saja, meskipun sebetulnya ini kabinet dia yang terakhir, yang di sisi lain beliau punya kebebasan untuk menentukan sendiri kabi­netnya, karena tidak terikat pada kepentingan politik setelahnya.

Namun, tentu saja dia butuh kesinambungan dan kekuatan internal yang bisa menjamin terlaksananya program-program kerja, yang tentu saja kekuatan poli­tik dari partai pendukung tidak bisa diabaikan. Kemu­dian, ada kebutuhan dari Jokowi sendiri untuk terlihat lebih mengakomodir kepentingan dari kalangan milenial yang dia janjikan posisi.

Bagaimana pendapat Anda terkait komposisi menteri 55:45?

Terlepas dari itu, porsi besar 55 persen untuk profesional bukan kader partai politik, bukan barang baru juga, presiden pada jilid kedua memang lebih menemperhatikan kalangan profesional. Tinggal nanti kita lihat akselerasi programnya. Mudah-mudahan saja pilihan itu dapat merealisasikan apa yang menjadi kepentingan kita sebagai warga negara.

Lalu, yang harus diperhatikan dalam menyusun kabinet?

Yang terpenting sebetul­nya bagaimana dia bisa menyusun komposisi kabinet yang mampu memperbaiki eko­nomi kita yang saat ini belum menun­jukkan tanda-tanda kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, yang dinanti juga apakah kabinet dari sisi ekonomi ini dapat menciptakan akselerasi program. Saya dengar memang banyak orang lama yang dipertahankan. Pertanyaannya, apakah bijak masih menggunakan orang lama di kabinetnya yang dari sisi ekonomi belum menunjukkan performa yang baik.

Dari sisi ekonomi sendiri, Jokowi ingin membangun Kementerian Digital dan Ekonomi

Kreatif serta Kementerian In­vestasi, bagaimana pendapat Anda?

Itu hak prerogratif Presiden, meskipun memang bisa efektif dan efisien untuk bisa menjawab tan­tangan zaman, atau hanya sekadar nama untuk dilebur lagi. Saya kira apakah memang itu perlu dima­sukkan dalam nomenklatur atau tidak, harus dicarikan alasan sebaik mungkin. Tetapi, yang penting bu­kan hanya nama, tetapi kinerjanya.

Tadi Bapak mempertanyakan keberadaan menteri lama, bisa dijelaskan lebih lanjut?

Saya sebetulnya mempertanyakan kinerja mereka, orang-orang lama, apakah nanti terpilih lagi atau tidak. Tapi memang dari sisi ekonomi, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Khawatirnya adalah kalau tidak ada penyegaran, darah baru, tidak ada terobosan-terobosan yang baru dalam menjawab permasalahan ekonomi saat ini.

Berarti, rencana Jokowi mem­berikan posisi menteri untuk kalangan muda, dapat menjawab tantangan tersebut?

Ya, menteri yang muda, bukan menteri muda. Ya, pada inti­nya, semua menteri harus dapat berjalan dengan cepat. Janji-janji kampanye sudah terlalu banyak dan semua harus direalisasikan. trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment