Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
Kasus Dana Hibah

Menpora Imam Nahrawi Tersangka Suap Rp26,5 Miliar

Menpora Imam Nahrawi Tersangka Suap Rp26,5 Miliar

Foto : ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
BERIKAN KETERANGAN I Menpora Imam Nahrawi saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Rabu (18/9). KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian dana hibah KONI.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me­netapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dugaan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah (hibah) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olah­raga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan Imam diduga menerima suap dengan total 26,5 miliar ru­piah. “Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9).

Alexander menambahkan, uang tersebut diduga me­rupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan ja­batan Imam selaku Menpora.

Adapun rinciannya, dalam rentang 2014–2018, Menpora melalui Miftahul diduga menerima uang sejumlah 14,7 mi­liar rupiah. “Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016–2018, Imam selaku Menpora diduga juga me­minta uang sejumlah total 11,8 miliar rupiah,” kata Alexander.

Atas perbuatan Imam dan Ulum, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 12 B atau Pa­sal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 seba­gaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Diketahui, saat proses penyelidikan yang dilakukan se­jak 25 Juni 2019, KPK juga telah memanggil Imam sebanyak tiga kali. Namun, Imam tidak menghadiri permintaan ke­terangan tersebut, yaitu pada 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019, dan 21 Agustus 2019. “KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi Imam untuk memberikan keterang­an dan klarifikasi pada tahap penyelidikan,” kata Alex.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Desember 2018 dan diamankan uang tunai di Kantor KONI sebesar 7,4 miliar rupiah serta menetapkan lima orang seba­gai tersangka, yaitu Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy; Bendahara Umum KONI, Jhonny E Awuy; Deputi IV Kemenpora, Mulyana; Pejabat Pembuat Komitmen pada Ke­menpora, Adhi Purnomo; Staf Kemenpora, Eko Triyanto.

Ending dan Jhonny telah diputus bersalah di Pengadilan Tipikor DKI Jakarta, sedangkan tiga tersangka lainnya ma­sih menjalani proses persidangan.

Perlu diketahui, dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar 17,9 miliar ru­piah. Dalam kasus tersebut, diduga KONI pada tahap awal mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk menda­patkan dana hibah tersebut. ola/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment