Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Premium Green Energy

Mengurangi Kebergantungan pada Energi Fosil

Mengurangi Kebergantungan pada Energi Fosil

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Sebagai partisipasi kepedulian kepada lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, PT PLN (Persero) menawarkan Premium Renewable Energy, sesuai kebutuhan pelanggan industri.

Sebagai bagian upaya pemerintah menekan peng­gunaan energi yang berasal dari fosil, pemerintah meng­galakkan penggunaan alat transportasi massal, sehingga dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi. Salah satu program pemerintah yang sudah mulai diimplementa­sikan, untuk mengurangi gas buang dari energi fosil, adalah penggunaan kendaraan berte­naga listrik.

Saat ini bus Trans Jakarta sudah mulai mengaplikasikan dua unit bus listrik. Selain itu perusahaan taksi Blue Bird pada Mei 2019 juga mulai menggunakan taksi yang energinya digerakkan tenaga listrik. Semua itu diharapkan dapat mendukung program pemerintah terkait “Program Langit Biru,” yang bertujuan mengendalikan pencemaran udara demi mewujudkan perilaku sadar lingkungan.

Julita Indah, Executive Vice President Pengembangan Produk pada Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelang­gan PT PLN, mengatakan PLN memiliki kompetensi me­ngeluarkan sertifikat kepada perusahaan, apabila mereka meminta suplai energinya bersumber dari energi terba­rukan.

Renewable Energy (RE) adalah bentuk pelayanan ke­butuhan khusus pelanggan, di mana mereka yang saat ini tergabung di dalam organisasi Global 100 persen RE – pe­rusahaan di dalam organi­sasi tersebut berkomitmen, network mereka disuplai dari energi yang renewable (terba­rukan),” paparnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jadi, Premium Green Energy (PGE) adalah salah satu kategori pelayanan, sama halnya kategori pelayanan untuk green, blue, ataupun crystal. Yang membedakannya dalam hal kualitas pelayanan. “Sementara itu klausul yang tercantum di dalam persyara­tan perusahaan, mereka akan menikmati layanan kat­egori PGE, apabila kebutuhan energi mereka, disuplai dari salah satu pembangkit listrik yang terbarukan,” jelasnya.

Sejumlah pembangkit lis­trik yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLPB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Biofuel, Biomass, Gelombang Laut, dan Pasang Surut.

Julita memaparkan, saat ini sudah ada dua perusahaan yang tengah dalam proses pembahasan klausula kontrak, sehingga mereka berhak mengantongi sertifikat PGE sebagai perusahaan yang mengaplikasikan Global 100 persen RE.

Dua perusahaan yang kan­tor pusatnya berada di AS ada­lah produsen alas kaki, paka­ian, dan alat olahraga Nike Inc, beserta produsen produk fesyen H&M. Dua perusahaan tersebut masih dalam proses memperoleh sertifikasi dari PLN, namun ada beberapa klausul yang masih perlu diba­has lebih lanjut.

Ketika mereka mengajukan permohonan untuk memper­oleh pasokan listrik dari PLN dengan kategori pelayanan PGE, mereka mensyaratkan kebutuhan listriknya dipasok dari salah satu pembangkit RE. Jika perjanjian kerjasama sudah saling diikat, maka perusahaan akan memperoleh sertifikat PGE.

Mengingat 2020, dua pe­rusahaan tersebut memasuki tahapan penerapan (aplikasi) Global 100 persen RE seba­gai komitmen dari kantor pusat perusahaan yang ada di AS, maka selain aplikasi RE nantinya juga akan diaudit secara berkala, tidak terlepas kemungkinan program ini juga akan berkembang secara luas. hay/R-1

Layanan Premium di Kawasan Industri

Secara terpisah, Ke­tua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan harapannya agar perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri, bersedia mengaplikasikan Tariff Pre­mium Services (TPS) dari PLN.

“Karena perhitungan tarifnya berbeda dengan tarif dasar listrik (TDL) yang dikenakan terhadap perusa­haan pada umumnya, dengan menggunakan tarif khusus, yang sementara ini mengacu pada formula yang ditetapkan Cikarang Listrindo. Dalam formula perhitungannya tetap didasarkan kepada sejumlah unsur, seperti pertimbangan kurs satuan dolar AS terhadap rupiah, termasuk memperhi­tungkan biaya bahan bakar energinya,” ujarnya.

Dengan menggunakan layanan tarif premium dari PLN, kapanpun diminta untuk me­layani, PLN selalu bersedia me­masok listrik dengan tarif premi­um tersebut. Menggunakan tarif premium ini dipandang lebih menguntungkan dalam hal pelayanan yang andal, termasuk mendapat prioritas tidak pernah padam aliran listriknya, walau hanya sekejap.

Hal ini dimungkinkan karena PLN menggunakan sistem pembangkit cadangan (double), sehingga energinya tidak hanya berasal dari satu sumber energi saja, namun bisa berasal dari beberapa sumber gardu induk atau tem­pat yang lain.

“Dengan kepastian pasokan dan terhindar dari pemadaman ataupun gangguan, kami dari HKI mengharapkan perusa­haan-perusahaan lain yang ada di kawasan industri yang sudah lama eksis, secara bertahap beralih dari menggunakan TDL konvensional menjadi mene­rapkan TPS,” ujarnya.

Sanny, yang juga Staf Khusus Menperin, menyata­kan Karawang International Industrial City - KIIC adalah kawasan industri pertama yang mengaplikasi konsep TPS. Setelah menandatangani kontrak perjanjian, maka su­dah selama 10 tahun terakhir, kawasan tersebut mengapli­kasikan tarif premium dari PLN. Hampir seluruh perusa­haan yang berada di kawasan industri KIIC sudah me­nerapkan TPS.

Namun demikian, ada usulan yang dia­jukan para pengusaha, terutama pada saat terjadi pemadaman aliran listrik, ada klausula yang mengatakan PLN akan memberikan semacam “penalty,” sebagai konsekuensi dari pemadaman yang seha­rusnya tidak terjadi, karena pe­rusahaan membayar tarifnya secara premium.

Menurut Sanny, besarnya penalty yang dibayar PLN tersebut, ternyata tidak sebanding dengan be­sarnya minimum charge yang dikenakan saat mulai berlaku­nya TPS. Itu sebabnya pihak­nya menghendaki pengenaan penalty ini ditinjau kembali.

Kendati demikian, masyara­kat juga diingatkan bahwa saat ini masih ada sejumlah daerah yang berada di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang hampir selama 73 tahun lebih Indonesia merdeka, baru beberapa saat ini dapat menikmati aliran listrik. Perlu diketahui, dari sejumlah pembangkit listrik yang tersedia, ternyata baru pembangkit listrik tenaga diesel yang energinya be­rasal dari solar (minyak), yang biaya produksinya mencapai Rp3.000,-/Kwh, sehingga pe­langgan di daerah 3T tersebut perlu mendapatkan subsidi.

Itu sebabnya, kendati berbagai pihak sudah mulai beralih menggunakan energi terbarukan, tetapi hendaknya tidak mengesampingkan peng­gunaan sumber daya energi yang harga jualnya terjangkau oleh masyarakat dan jumlahya tersedia cukup banyak di Indo­nesia, seperti batubara, yang load factornya cukup tinggi sampai 80 persen.  hay/R-1

 

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment