Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments

Mengunci Amendemen

Mengunci Amendemen

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Pelantikan anggota DPR/MPR hasil Pemilu 2019 sudah dilakukan 1 Oktober. Kemudian diikuti pemilihan pimpinan yang kini sudah terbentuk. Kedua lembaga tinggi negera tersebut tengah merampungkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Setelah seluruh proses seremoni dan pembentukan AKD rampung, banyak tugas menanti.
Namun, publik kini lebih banyak menyoroti terutama langkah MPR dengan agenda perubahan/ UUD 1945. Sosialisasi untuk amendemen kelima UUD 1945 sudah dilakukan periode lalu. Mereka ingin menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang selama 20 tahun “dinonaktifkan”. Hal ini mengingat proses amendemen 1–4 pada 1999–2001 telah mengubah tatanan dan mekanisme kenegaraan.


Salah satunya, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tapi hanya lembaga tinggi negara. Selain itu, pemilihan presiden juga tidak dilakukan lembaga tertinggi itu, melainkan dengan sistem pemilihan langsung. Nah, dalam konteks amendemen kelima mendatang yang secara komitmen politik sudah dipagari partai dan fraksi-fraksi bahwa amendemen mendatang hanya untuk menghidupkan kembali GBHN, dan bukan mengubah pasal-pasal lain, terutama mengenai pemilihan langsung.


Alasan utama menghidupkan kembali GBHN menurut banyak partai dan fraksi, termasuk para anggota MPR lalu, agar pembangunan nasional lebih terarah dan komprehensif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ternyata tidak mempunyai legitimasi kuat karena produk UU hanya disusun DPR dan pemerintah.


Pertanyaannya, siapa yang bakal mampu menjamin bahwa amendemen kelima tersebut memang hanya untuk menghidupkan GBHN? Maksudnya, pasal-pasal lain juga ikut dibahas, lalu disepakati diubah, termasuk pemilihan presiden. Siapa yang berani menjamin? Tidak ada!
Rakyat sangat khawatir, amendemen kelima bakal menjadi pintu untuk mengubah sistem politik dan ketatanegaraan yang sudah disepekati sebagai buah reformasi 1998. Sebagai negara besar dengan sistem pemilihan langsung, Indonesia dinilai telah memasuki era demokrasi yang luar biasa. Partisipasi warga dalam proses politik baik dalam pilkada maupun pilpres terus meningkat.


Dalam sistem pemilihan langsung tersebut, terbukti bahwa setiap individu yang memiliki kemampuan dna kapasitas sebagai pemimpin, baik dari partai maupun yang diusung nonpartai, bisa berlaga.
Presiden Joko Widodo salah satu contoh. Sosok pemimpin dari rakyat biasa ini mempu melaju dari tingkat wali kota menjadi gubernur dan kini Presiden RI, malahan untuk dua periode. Jadi, sistem pemilihan langsung telah memberi kesempatan luas seluruh masyarakat untuk bersaing memperebutkan kursi kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, dan presiden.


MPR yang akan meng amendemen kelima UUD 1945 perlu memperhatikan masalah tersebut dan melihat kembali sejarah amendemen tahun 1999 hingga empat kali sampai 2001. Semua sebagai koreksi dan introspeksi atas berlangsungnya proses politik kenegaraan yang dinilai kurang memperhatikan aspirasi rakyat.
Indonesia telah mengambil keputusan sangat fundamental pada kurun 1999-2001 tadi, sehingga ada berbagai kemajuan saat ini. Apabila roda demokrasi langsung ingin digeser dan dikembalikan ke MPR, bukan saja setback atau kemunduran demokrasi, tetapi juga peluang orang korupsi semakin tinggi.


Memang dalam sistem pemilihan langsung, ada ongkos politik dan mungkin politik uang. Tetapi, hal itu sudah diminimalisasi dan akan terus dipantau seluruh kekuatan masyarakat. Berbagai kekhawatiran bahwa dalam pemilihan langsung, berpotensi terjadi benturan dalam masyarakat sudah terpatahkan. Pilkada DKI yang penuh antagonis dan pilpres lalu sudah membuktikan. Meski dua kandidat memiliki pendukung fanatik, benturan yang dikhawatirkan tidak terjadi. Sebaliknya, kedewasaan politik rakyat ternyata terus membaik.


Maka, mari menjaga sistem pemilihan langsung yang sudah cukup baik ini. Kita harus mengunci amendemen kelima ini dengan hanya terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN. Jangan menyentuh pasal-pasal lain.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment