Koran Jakarta | April 22 2018
No Comments
Pekerja Migran

Mengatasi Masalah TKI di Malaysia Dilematis

Mengatasi Masalah TKI di Malaysia Dilematis

Foto : ISTIMEWA
Direktur Penempat­an dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pemerintah RI dilematis untuk mengambil keputusan atas sikap dan tin­dakan Malaysia dalam meng­antisipasi dan menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Pasalnya, sampai saat ini ada sebanyak 2,8 juta orang TKI di Malaysia, dansetiap bu­lan bahkan setiap hari banyak orang Indonesia pergi secara ilegal untuk mencari nafkah di negeri jiran tersebut.

Di sini lain, hingga saat ini Pemerintah Malaysia sampai saat enggan memperbaha­rui Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understand­ing/MoU) antara Indonesia de­ngan Malaysia tentang Penem­patan dan Perlindungan TKI.

“Kita mau tegas dengan Ma­laysia seperti melakukan mora­torium pengiriman TKI ke sana, namun bagaimana dengan na­sib 2,8 juta TKI di sana. Terus bagaimana dengan TKI ilegal yang terus mengalir ke sana. Jujur, kami sebagai pemerintah dilematis untuk mengambil si­kap,” kata Direktur Penempat­an dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, MoU an­tara Indonesia dengan Malay­sia tentang Penempatan dan Perlindungan TKI sudah habis masa berlakunya pada 31 Mei 2016. Beberapa bulan sebelum habis masa berlaku MoU, kata Soes, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemnaker sudah mengingatkan Malaysia agar memperbaharui MoU yang masa berlaku hanya empat ta­hun itu. “Namun, Malaysia tak juga menggubris,” tandas Soes.

Alasan mendasar Malaysia, kata Soes, adalah kalau Malay­sia memperbaharui MoU dengan Indonesia itu berarti Malaysia memperbaharui MoU dengan sejum­lah negeri pengirim tenaga kerja ke Ma­laysia, seperti dari Fi­lipina, Banglades, India dan Tiongkok. “Me­mang gaji TKI di Ma­laysia jauh di bawah gaji tenaga kerja dari Filipina. Indonesia cuma digaji maksimal 1.000 Ringggit Malaysia (RM) per bulan. Se­mentara tenaga kerja dari Fili­pina bisa sampai 4.000 RM per bulan. Alasannya karena TKI kurang terampil. Padahal kenyataannya tidak se­lalu seperti itu,” kata Soes.

Soes mengatakan, dalam draf pembaha­ruan MoU Kemnaker mengajukan sejumlah permintaan yang ber­sifat wajib, antara lain gaji TKI ha­rus dinaikan minimal 1.200 RM per bulan, TKI harus di­beri akses untuk berkomunikasi dengan KBRI di Malaysia dan keluar­ganya, dalam seminggu harus ada waktu satu hari untuk TKI berlibur, seluruh dokumen TKI seperti paspor dan perjanjian kerja harus dipegang TKI. “Na­mun, pengajuan kita sampai saat ini belum ditanggapi Malay­sia. Mungkin bagi mereka terlalu memberatkan,” kata Soes.

Menurut Soes, walaupun demikian, pemerintah Malay­sia juga takut kalau pemerin­tah mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke sana. “Bulan lalu, Menteri Perburuhan Malaysia menda­tangi Menteri Ketenagakerja­an, Hanif Dhakiri di Jakarta agar jangan sampai melalukan moratorium pengiriman TKI ke sana,” kata Soes. cit/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment