Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments

Menanti Hasil Sidang MK

Menanti Hasil Sidang MK
A   A   A   Pengaturan Font

Pemilihan Presiden 2019 yang dari hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimenangkan pa­sangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)–KH Ma’ruf Amin masih menunggu hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto–Sandiaga Uno melayangkan gugatan ke MK.

Proses pendaftaran gugatan dan yang terkiat dengan persiapan sidang sudah dilakukan MK. Sidang perdana permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 akan digelar Jumat (14/6) dengan agenda tunggal mendengar­kan pokok-pokok permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari pilpres ke pengajuan gugatan hasil MK ini meng­ulang peristiwa serupa lima tahun lalu. Kebetulan pada Pilpres 2014 yang bertarung juga sama: Prabowo vs Jokowi. Hanya berbeda pendampingnya. Keputusan MK ketika itu tetap memenangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

MK adalah pintu terakhir untuk mendapat kepastian hu­kum terkait sengketa hasil pemilu seperti ditegaskan dalam UU Pemilu. Karena itu, jalan konstitusional ini harus didu­kung dan diapresiasi seluruh masyarakat. Apalagi sebelum­nya sempat berkembang wacana pasangan nomor urut 02 tidak ingin menyelesaikan sengketa di MK. Mereka akan mengerahkan kekuatan massa rakyat atau people power.

Namun, perkembangan politik terakhir menunjukkan, jalan konstituional akhirnya dipilih pasangan nomor urut 02. Kita pun mengapresiasi keputusan ini karena itulah jalan yang terbaik. Apalagi kemarin juga ada pernyataan dari kandidat presiden Prabowo yang mengimbau pendu­kungnya untuk tidak turun di MK guna menghindari keru­suhan.

Biarlah majelis hakim MK meneliti berkas gugatan, menyidangkannya dan ke­mudian memutuskan ber­dasarkan berbagai barang bukti atau dokumen yang di­ajukan penggugat dan tergu­gat dalam hal ini penyeleng­gara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Nantinya, ketika keputusan MK sudah diba­cakan, apa pun hasilnya, se­mua harus menerima.

Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada peluang lagi untuk melakukan gugatan ulang. Nah, setelah itu seluruh rakyat harus menanti proses pergantian pemimpin nasional. Pro­ses panjang telah dijalankan untuk menggelar pilpres dan pileg sebagai bagian dari proses demokrasi.

Sebagai institusi hukum yang menjadi ‘gawang ke­adilan’ MK harus benar-benar teliti memeriksa dokumen baik yang diajukan penggugat maupun tergugat. Selain itu, karena menyangkut sengketa hasil pilpres, maka indepen­densi sangat penting. Dalam kaitan ini, kita sungguh gem­bira karena Ketua MK, Anwar Usman, telah menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan independen. Ti­dak ada yang bisa melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.

Anwar juga mengatakan persiapan MK sudah 100 per­sen menghadapi sidang gugatan hasil pilpres. Sekjen dan seluruh pasukan serta personelnya sudah siap baik dari segi peraturan maupun substansinya. Selain gugatan hasil pilpres, MK juga menerima gugatan hasil pemilu legislatif yang jumlahnya 340 pengajuan. Ini terbagi atas 329 diaju­kan parpol/caleg dan 10 diajukan calon anggota DPD, satu lagi permohonan pilpres.

Dari pihak penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, tak kalah siap menghadapi sidang MK. Mereka menjadi tergu­gat yang harus mempersiapkan dokumen dan bukti kuat untuk membuktikan, penyelenggaraan pemilu serentak te­lah sesuai dengan UU.

Karena itu, KPU telah mempersiapkan sejak awal. Ke­tua KPU, Arief Budiman, mengatakan bahwa bagian ter­penting dalam menghadapi gugatan di MK menyediakan penjelasan dan alat bukti untuk mendukung jawaban-jawaban persidangan. Dia yakin jawaban KPU akan dite­rima hakim MK.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment