Koran Jakarta | September 19 2019
No Comments
Jual Beli Jabatan

Menag Paksa Sekjen Buat Nilai Fiktif untuk Haris

Menag Paksa Sekjen Buat Nilai Fiktif untuk Haris

Foto : ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA
BERIKAN KESAKSIAN - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Mohammad Nur Kholis Setiawan menyampaikan kesaksiannya dalam sidang kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/6). Dalam sidang tersebut Nur Kholis menjadi saksi bagi terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Sekretaris Jen­deral Kementerian Agama (Kemenag), Mohamad Nur Kholis Setiawan, mengaku terpaksa mengikuti perintah Menteri Agama (Menag) Lukman Ha­kim Saifuddin untuk melolos­kan Haris Hasanudin dalam seleksi calon kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur. Nur Kholis membuat nilai fik­tif terhadap hasil seleksi Haris. Padahal, pada kenyataannya nilai yang didapat Haris ti­dak mencukupi untuk mem­peroleh posisi tiga besar dalam proses seleksi.

“Saya berikan nilai makalah lebih tinggi dari panitia lain. Perintah itu hanya ke saya, karena saya Sekjen dan ketua panitia seleksi,” ujar Nur Kho­lis kepada Jaksa Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (12/6). Nur Kholis bersaksi un­tuk terdakwa Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanudin.

Menurut Nur Kholis, dia memberitahu Lukman bahwa Haris Hasanudin nilai hasil seleksinya rendah dan tidak cukup untuk menempati tiga besar peserta seleksi. Namun, menurut Nur Kholis, Lukman tetap memerintahkan agar Ha­ris diloloskan.

“Sudah kami beritahu. Tapi yang saya ingat, Beliau (Luk­man) akan tetap melantik. Dia bilang, ‘saya akan pasang badan. Risikonya paling nanti diminta dibatalkan’,” ujar Nur Kholis.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kata Nur Kholis, pernah menyampaikan surat yang intinya agar panitia selek­si tidak meloloskan peserta seleksi atas nama Haris Hasa­nudin dan Anshori.

Rekomendasi itu dibuat KASN karena keduanya me­langgar persyaratan seleksi. Per­syaratan itu mengenai peserta seleksi yang tidak boleh dijatuhi sanksi disiplin sedang atau be­rat selama lima tahun terakhir. Menurut Nur Kholis, dia sudah memberitahu perihal surat itu kepada Lukman. Bahkan, Nur Kholis juga memberitahu kepa­da Lukman bahwa rekomendasi KASN wajib dipatuhi Menteri Agama selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Nur Kholis mengatakan jika rekomendasi tidak dipatuhi, KASN akan melaporkan keti­dakpatuhan itu kepada Presiden. Namun, menurut Nur Kholis, Lukman tidak khawatir soal risiko itu. Saat itu, Lukman mengatakan bahwa risiko yang paling tinggi adalah perminta­an pembatalan pengangkatan pejabat. “Sudah kami beritahu, tapi tetap dilantik oleh Pak Menteri pada 5 Maret 2019,” kata Nur Kholis.

Ahmadi, salah satu saksi yang merupakan mantan Biro Kepegawaian Kemenag, juga mengatakan hal yang sama terkait perubahan nilai seleksi untuk Haris. Ahmadi ikut menjelaskan kepada Lukman mengenai nilai Haris yang tidak mencukupi. “Ranking 4 jadi ranking 3 itu nominalnya tidak terlalu jauh. Panitia pelaksana yang melakukan perubahan soal itu. Tapi yang bisa diubah adalah nilai makalah,” kata Ahmadi.

Dalam kasus ini, Haris Hasanudin didakwa menyuap Ketua Umum PPP, M Romahur­muziy dan Menteri Agama. ola/Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment