Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Administrasi Kependudukan

Masyarakat Bisa Buat Akte Secara “Online”

Masyarakat Bisa Buat Akte Secara “Online”

Foto : koran jakarta/m fachri
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Kementrian Dalam Negeri mengevaluasi hasil perhelatan Pilkada serentak 2018. Dari evaluasi tersebut, Mendagri mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) yang secara profesional menyelenggarakan Pilkada Serentak tersebut dengan independen dan berintegritas meski jaraknya berdekatan dengan tahapan Pemilu Serentak 2019.

Mendagri Tjahjo Kumolo menilai, secara keseluruhan gelaran Pilkada serentak berjalan lancar, aman, dan sukses, walaupun tingkat partisipasi politik tidak sesusai harapan KPU dan Pemerintah, namun, masalah yang berkaitan dengan politik uang sangatlah kecil dan kampanye-kampanye di daerah sudah bagus. Meski begitu lanjut Tjahjo, untuk mengevaluasi jalannya Pilkada Serentak 2018 tidak bisa hanya dari data dan pengamatan semata tanpa duduk bersama antara DPR RI, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu (KPU/ Bawaslu).

Kalau dari data yang Kemendagri punya ungkap Tjahjo, ada sekitar 60 TPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara ulang, kemudian Kemendagri juga masih menunggu 25 calon kepala daerah yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu ia menegaskan, bahwa untuk saat ini kementriannya belum bisa melantik kepala daerah yang baru terpilih tersebut karena belum adanya keputusan dari Mahkamah.

Juga kepada kepala daerah yang menurut hasil hitung cepat itu menang namun menjadi tersangka di KPK, harus juga dipercepat pemeriksaannya sehingga tidak lagi kejadian kepala daerah terpilih berstatus tersangka tetapi dilantik di dalam penjara. “Jadi kalau kita mau mengevaluasi total hasil pilkada, ya kita sudah masuk dalam konsolidasi demokrasi,” ujar Tjahjo saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7).

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zuldan Arif Fakhrullah terkait progres perekaman KT P-elektronik dan administrasi kependudukan menyatakan, pihaknya mengklaim perekaman KT P-elektronik sudah cukup signifikan. Lalu dalam administrasi kependudukan pun tambah Zuldan Arief, sesuai keputusan MK, para penghayat sudah bisa merubah data kependudukannya di Disdukcapil.

Kemudian Disdukcapil melakukan inovasi baru, dimana pada bulan Juli ini, masyarakat dapat mengurus data kependudukannya berupa akte kelahiran secara online dengan cara mengupload persyaratan pedoman membuat akte dan nantinya akte yang dibuat secara online tersebut bisa dicetak sendiri oleh masyarakat untuk kemudian ditukarkan saja hasil cetakan tersebut di Disdukcapil setempat.

“Pemerintah sepenuhnya melaksanakan putusan MK, karena pemerintah taat asas hukum,” tegas Zuldan. Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, Komisi II belum bisa mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 karena belum sempat duduk bareng bersama Pemerintah dan penyelenggara pemilu. Hanya saja ia sependapat dengan Kemendagri untuk mendorong KPK mempercepat proses hukum calon kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka dalam dugaan kasus korupsi. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment