Masalah “Stunting” Harus Ditangani Bersama | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 25 2020
No Comments
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Terkait Penanganan “Stunting” di Seluruh Daerah

Masalah “Stunting” Harus Ditangani Bersama

Masalah “Stunting” Harus Ditangani Bersama

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pekan lalu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menghadiri rapat di kantor Wakil Presiden. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, membahas khusus tentang penanganan kekurangan asupan gizi pada anak usia balita sehingga pertumbuhannya terhambat dibandingkan anak-anak seusianya atau disebut stunting di Indonesia.

 

Usai rapat, Koran Jakarta berkesempatan mewaw­ancarai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Berikut petikan wawancaranya.

Rapat dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin membahas stunting, apa hasilnya?

Ya, diharapkan beberapa hal di antaranya mengenai masalah peran Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dalam penanganan stunt­ing ya, karena Kemendagri itu kan sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, preferensi stunting relatif masih sig­nifikan dan beliau (Wapres Ma’ruf Amin) ingin agar kita di Kemendagri dapat menurunkan sampai ke angka 14 persen.

Dari Kemendagri sendiri dalam penanganan stunt­ing mungkin ada usulan?

Tadi saya mengusulkan agar dengan kementerian dan lembaga terkait yang ada 16 itu, kemudian itu ada 160 kabupaten yang dia tertinggi katakanlah merah, ini 160 daerah ini harus diserang ramai-ramai, istilahnya kita melakukan kegiatan terpadu, konver­gensi, mungkin dibagi dari 160 daerah ini katakanlah mungkin 16 regional dengan tiap-tiap region 16 ini ditangani oleh satu tim berarti ada 10 tim terpadu, kemu­dian melibatkan semua kemen­terian dan lemba­ga. Siapa ketua timnya dan kemudi­an melibatkan semua daerah juga.

Cara kerja timnya bagaimana?

Setiap tim membuat planning, apa yang dikerjakan, target berapa bulan, dan per bulannya, diekseku­si dan di dievaluasi, sehingga keli­hatan siapa yang kerja siapa yang tidak. Berapa persen turunnya, sudah efektif atau tidak, be­gitu. Jadi kira-kira itu yang saya sarankan sehingga beliau akan mungkin segera mengumpulkan 16 kementerian dan lembaga terkait dengan mungkin pemda yang terkait dengan permasalahan daerah merah ini tadi. Itu yang paling penting daerah merah itu karena apa? Prioritas, dia menyum­bang cukup besar dalam persentase stunting yang relatif masih signifikan.

Bagi 16 provinsi yang masalah penanganannya stunting-nya masih merah itu, adakah akan kena sanksi?

Jadi gini itu kan tidak bisa kita salahkan hanya pemerintah daerah, harus juga dibantu oleh pusat. Di pusat ini ada 16 kementerian dan lembaga yang punya program, misal­nya Kementerian Sosial itu ada ang­garannya. Kementerian Kesehatan ada anggarannya di situ juga, BUMN ada CSR-nya juga. Nah ini, ini harus dikeroyok ramai-ramai. Pemda pun harus menganggarkan dalam pro­gram yang diprogramkannya, dalam APBD-nya harus dianggarkan, bera­pa persen, nah ini supaya riil karena melibatkan banyak stakeholder, pusat dan daerah. Ini harus disink­ronkan dengan membuat masing-masing satu region, 160 ini harus dibelah, tidak mungkin 160 ini utuh, dibelah mungkin katakanlah ya 16 region, berarti tiap region ada 10 tim yang mengerjakan., Saya ulangi 16 region 10 kabupaten oleh 16 tim, siapa ketua timnya, dari Kemenkes siapa, dari Kemendagri siapa, dari kementerian-kementerian lain yang terkait siapa, peran Pemda di mana, provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah ini harus jelas sistem ini harus duduk bersama.

Selama ini ada alokasi ang­garan penanganan stunting di kabupaten?

Ada. Tapi kan jangan sampai ter­jadi over lapping. Kalau seandainya tidak tersinkronisasi, ada nanti dae­rah yang nanti over lapping diker­jakan, banyak diserang di situ, over lapping. Ada juga daerah yang justru tidak dikerjakan, karena enggak ada yang mengerjakan itu. Semua sibuk yang di sini yang over lapping. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan program yang lebih sistematis, siapa berbuat apa, dan evaluasi sebulan sekali. agus supriyatna/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment