Koran Jakarta | October 22 2017
No Comments
Pelayanan Masyarakat l 300 Layanan Perizinan dalam Satu Atap

Mal Pelayanan Publik Dipastikan Tanpa Pungli

Mal Pelayanan Publik Dipastikan Tanpa Pungli

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Mal Pelayanan Publik dibuat untuk memberi kemudahan, transparansi dan kecepatan layanan kepada masyarakat Jakarta yang ingin mengurus berbagai jenis layanan.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengoperasikan Mal Pelayanan Publik di Jakarta. Mal untuk mengurus segala perizinan dan non perizinan ini, bebas dari pungutan liar (pungli).

“Perubahan mental melayani masyarakat harus diubah dari Jakarta dulu. Kalau sudah berubah, Insyaallah semua daerah akan berubah. Nanti tidak ada pungli lagi, karena sudah terbuka dan cashless semua,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat saat meresmikan Mal Pelayanan Publik yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

Menurutnya, mal ini bisa melayani 327 jenis perizinan. Baik izin lokal yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau yang dikeluarkan Kementerian dan Lembaga tingkat pusat. “Ada 300-an layanan di mal ini yang dibangun atas provokator dari MenPAN RB. Kami berharap mal seperti ini bisa bertambah terus sehingga masyarakat bisa diberi pelayanan yang sebaik-baiknya,” katanya.

MenPAN RB, Asman Abnur mengatakan, mal pelayanan publik itu bisa menjadi contoh pelayanan perizinan di daerah lain. Dia berharap, daerah-daerah itu turut membangun Mal Pelayanan Publik yang sama di tempatnya masing-masing.

Satu Atap

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Edy Junaedie mengatakan, mal ini dibuat untuk memberi kemudahan, transparansi dan kecepatan layanan kepada masyarakat Jakarta yang ingin mengurus berbagai jenis layanan.

Ke-12 instansi itu adalah Kementerian Keuangan untuk pelayanan Perpajakan, Kementerian Hukum & HAM untuk pelayanan Imigrasi dan Administrasi Hukum Umum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk pelayanan sertifikat tanah. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pelayanan perizinan investasi. Kepolisan RI untuk pelayanan SIM, STNK, SKCK dan Surat Keterangan Kehilangan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Selain itu, ada juga PLN untuk pelayanan kelistrikan, PT. Jasa Raharja untuk pelayanan ke-Samsatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan perizinan dan non perizinan, Badan Pajak dan retribusi Daerah untuk pelayanan pajak daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk pelayanan urusan pencatatan sipil, serta Bank DKI untuk pelayanan perbankan.

Pada 2016, kata Edy, jumlah pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani DPMPTSP sudah lebih dari empat juta izin. Dengan demikian, DPMPTSP meraih rekor MURI sebagai daerah yang mengeluarkan izin terbanyak dalam satu tahun, yakni hanya 143 hari kerja atau bisa juga simultan dengan izin usaha diteruskan keselurahannya dalam waktu 167 hari kerja.

Diakuinya, DPMPTSP telah membuat inovasi layanan secara simultan. Inovasi ini diperlukan untuk percepatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat juga dilakukan dengan multi channel service delivery. Diantaranya layanan daring melalui pelayanan.jakarta.go.id, layanan Video Call dan Call Center Tanya PTSP 1500164, serta Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) atau lebih dikenal dengan Pasukan Putih. Semua layanan ini akan terintegrasi dengan layanan yang disediakan pada mal pelayanan publik itu. pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment