Koran Jakarta | November 22 2018
No Comments

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi 31 Sengketa Pilkada

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi 31 Sengketa Pilkada

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan “dismissal” tahap pertama menyatakan tidak dapat menerima 31 perkara permohonan sengketa pilkada serentak tahun ini yang dibacakan dalam sidang pleno putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Kamis (9/8). Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ini disebutkan bahwa dengan diputusnya 31 perkara sengketa hasil pilkada serentak, perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan pokok permohonan.

”Soal apa yang membuat perkara itu tidak dilanjutkan, itu tergantung pada masing-masing perkara,” ujar juru bicara MK, Fajar Laksono. Dari 31 perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima MK, sebanyak 12 perkara disebabkan karena tidak memenuhi Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 1 Angka 29, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (4) PMK 5/2017 terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang paling lambat 3 hari kerja sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. sur/Ant/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment