Koran Jakarta | August 17 2018
No Comments

LMK KCI Terus Perjuangkan Penegakan UU Hak Cipta

LMK KCI Terus Perjuangkan Penegakan UU Hak Cipta

Foto : KORAN JAKARTA/M YAZID
A   A   A   Pengaturan Font

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), atau sebuah badan yang bertugas mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik, akan menggelar diskusi panel berkaitan dengan fungsi dari para LMK maupun LMKn (Lembaga Manajemen Kolek­tif Nasional) sesuai amanat Undang-Undang Hak Cipta No 28 Th 2014 pada 22 Febru­ari mendatang.

Untuk mempersiapkan acara tersebut, sejumlah musisi pengurus LMK dan akademisi yang diwakili oleh Dwiki Dharmawan selaku Ketua LMK Pappri, Lisa A Ri­yanto dari LMK KCI, Enteng Tanamal seorang pejuang hak cipta karya musik, Prof Agus Sardjono dari Univesi­tas Indonesia yang merupa­kan pakar hukum Hak Cipta, Mila Rosa, Sekjen DPP PAP­PRI Johny Maukar, pencipta lagu "Widuri" S Adriyadie, serta Sekjen KCI. Baskoro, melakukan kunjungan ke DPP Partai Golkar, di bilang­an Tomang, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Dharma Oratmangun selaku Ketua Bidang Penggalangan Seniman, Budayawan, dan Ormas-Ormas, didampingi Puput Novel. Para pengurus LMK dan musisi menyampai­kan niatnya untuk meng­gelar diskusi panel berkaitan dengan hubungan serta eksistensi LMK dan LMKn dalam Industri Musik Indo­nesia, sesuai amanat UU No 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Usai memaparkan niatnya kepada Dharma Oratman­gun, para delegasi dari LMK dan musisi bersama Dharma menggelar rapat awal mem­bahas langkah-langkah awal untuk mengupas materi diskusi, berikut para pan­elis, keynote speaker, dan lainnya, serta topik materi pembahasa seputar TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dari LMKn serta LMK sesuai amanat Undang UndangHak Cipta No 28 Tahun 2014. Serta pengoptimalan dari ma­sing-masing fungsi agar tidak terjadi tumpang-tindih di antara fungsi masing-masing. Selain itu, akan dibahas pula mengenai tugas LMKn yang sudah selesai sejak tanggal 19 Januari 2018 kemarin.

“Kami dari Partai Gol­kar melihat amanah UU No 28 Tahun 2014 perlu dilihat sudah sejauh mana imple­mentasinya. Undang-Undang mengamanatkan pemben­tukan Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn), nah sekarang LMKn sudah terbentuk dan sudah bekerja selama 3 tahun, pertanggal 19 Januari 2018 tugasnya sudah selesai, jadi sudah sejauh mana implementasinya LMKn melaksanakan amanat undang-undang bagi masya­rakat dan Industri Musik itu sendiri," jelas Dharma, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum LMK KCI, di Jakarta, Senin (12/2).

Dharma menambahkan, Partai Golkar menginginkan adanya suatu forum kajian objektif dan akademis dalam melihat pokok permasalahan serta substansinya, sehingga hasil dari forum diskusi panel tersebut nantinya bisa meng­hasilkan rekomendasi yang positif dan strategis buat Kementerian Hukum dan HAM utamanya, Dirjen HKI, seputar kelangsungan LMKn sesuai perintah dari Undang Undang”, tambahnya.

Dalam kaitanya tentang masalah tersebut, Partai Golkar bisa menyerap aspi­rasi tersebut, kemudian akan meneruskan kepada fraksi Golkar di DPR RI baik yang berada di komisi X maupun komisi III yang membidangi hal dimaksud. Selain itu Frak­si Golkar akan berkordinasi dengan fraksi-fraksi lainnya yang ada di DPR RI seperti Fraksi PAN, PDIP, dan lain lain.

“Bertalian dengan itu, Partai Golkar merasa perlu dan menyambut baik aspirasi dari para stake holder seperti organisasi PAPPRI, sebagai induk organisasi para pe­musik di Indonesia, kemudi­an LMK KCI, LMK ARDI, RAI serta LMK-LMK lainnya, yang menyampaikan pokok-pokok permasalahannya dalam aca­ra diskusi panel nanti, untuk kemudian dicari solusinnya bersama-sama secara adil dan bijak, terutama dalam hal pelaksanaan kolekting manjemen oleh para LMK di Indonesia," jelas Dharma.

Dharma menilai, hal ini dianggap penting menurut Partai Golkar karena salah satu muaranya adalah untuk menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Sehingga para kreator harus diberikan proteksi hak cipta atas karya-karyanya. yzd/S-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment