Literasi Keuangan Perlu Ditingkatkan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 27 2020
No Comments
Rakornas TPAKD | Tingkat Penetrasi Layanan Keuangan di Daerah Masih Timpang

Literasi Keuangan Perlu Ditingkatkan

Literasi Keuangan Perlu Ditingkatkan

Foto : ISTIMEWA
JOKO WIDODO, Presiden RI
A   A   A   Pengaturan Font
Peran daerah sangat penting dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk gemar menabung dan mencari kredit di lembaga keuangan.

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya menaikkan literasi dan inklusi keuangan agar se­luruh masyarakat Indonesia bisa mengakses keuangan dari lembaga perbankan dan keuangan. Hal itu diharapkan bisa mendorong ekonomi ke­luarga dan ekonomi mikro bisa naik kelas.

“Ini penting sekali, karena dari situ lah ekonomi keluarga, ekonomi mikro kita, ekonomi usaha kecil kita akan bisa naik kelas,” kata Presiden Jokowi usai memberikan pengara­han dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Ak­ses Keuangan Daerah (Rakor­nas TPAKD) di Jakarta, Selasa (11/12).

Untuk itu, Kepala Negara berharap Otoritas Jasa Keuan­gan (OJK) mendorong literasi dan inklusi keuangan lewat pembentukan TPAKD agar daerah juga ikut bersama-sama memberikan dorongan kepada masyarakat untuk gemar me­nabung dan juga mendorong mereka mencari kredit dengan mudah di lembaga keuangan.

“Kita ingin mengajak selu­ruh daerah agar mendorong rakyat kita untuk bisa mengak­ses keuangan, harus kita per­cepat,” kata Jokowi.

Untuk menabung, Kepala Negara mendorong anak-anak sejak dini dari SD, SMP, hingga SMA/SMK diedukasi untuk menabung dan bisa mengakses perbankan. Urusan menabung, lanjut dia, banyak berkaitan dengan tugas Dinas Pendidi­kan dan Kebudayaan.

“Masih kita memiliki ruang besar mendorong masyarakat agar bisa mengakses ke keuan­gan yang kita miliki,” kata Jokowi dalam pengarahannya.

Seperti diketahui, tingkat penetrasi layanan keuangan di daerah masih timpang. Ber­dasarkan hasil survei, inklusi keuangan pada 2017 lebih tinggi dibandingkan pada 2014 dan 2016. Namun, persentase masyarakat yang memiliki rek­ening di lembaga jasa keuan­gan masih rendah.

Hasil survei inklusi keuan­gan pada 2017 menyebutkan se­banyak 70,3 persen penduduk Indonesia menggunakan lay­anan keuangan formal. Namun, hanya 5,5 persen dari mereka memiliki rekening di bank.

Karena itu, pemerintah men­desak program literasi dan inklu­si keuangan perlu terus digenjot. “Dari hasil survei, ada perbe­daan signifikan antara pemilik rekening daerah maju dan dae­rah tertinggal dan itu menunjuk­kan ketimpangan akses layanan keuangan,” kata Menteri Koor­dinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Perluasan Akses

Sementara itu, Ketua De­wan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan pihaknya bersama pemerintah bertekad terus meningkatkan akses lay­anan keuangan bagi masyara­kat dengan meningkatkan per­an TPAKD dan pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM).

“Upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas OJK bersama Bank Indonesia dan pemerin­tah, baik pusat maupun daerah, karena akses keuangan erat kaitannya dengan peningka­tan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiay­aan pembangunan ekonomi nasional,” kata Wimboh saat memberikan sambutan pada Rakornas TPAKD.

Wimboh menambahkan meningkatnya akses keuangan masyarakat akan mendorong jumlah tabungan dan investasi yang kemudian terefleksikan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk mendorong gerak laju perekonomian. Ant/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment