Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Dampak Perang Dagang I Indonesia Butuh Menteri “Best of The Best”

Lepaskan RI dari Ketidakberdayaan Hadapi Gelombang Resesi Dunia

Lepaskan RI dari Ketidakberdayaan Hadapi Gelombang Resesi Dunia

Foto : ANTARA/WAHYU PUTRO A
PENGARAHAN PRESIDEN I Presiden Joko Widodo memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Para menteri mesti memprioritaskan upaya melepaskan Indonesia dari ketidakberdayaan menghadapi gelombang besar dan kemungkinan tsunami resesi ekonomi dunia.
A   A   A   Pengaturan Font

>> Pilih pejabat yang bisa bilang, “Biar AS-Tiongkok sakit, kita tetap sehat.”

>> Jangan sampai kembali terima racun IMF, utang swasta ditanggung rakyat.

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengingatkan kabinet baru pada periode kedua pemerintahan Pre­siden Joko Widodo (Jokowi) mesti memprioritaskan upaya melepaskan Indonesia dari ketidakberdayaan menghadapi gelombang besar dan kemungkinan tsunami resesi eko­nomi dunia akibat perang dagang.

Oleh karena itu, kabinet mem­butuhkan pejabat atau para men­teri terbaik dari yang terbaik, bukan sekadar titipan dari lembaga inter­nasional atau partai politik (parpol), juga bukan bagian dari sistem po­litik jangka pendek. Tidak masalah jika menteri merupakan figur titipan, asalkan tetap berkualitas dan ter­masuk best of the best.

Ekonom UMY, Ahmad Ma’ruf, mengemukakan ada solusi untuk menghadapi terpaan gelombang be­sar ekonomi dunia. Akan tetapi, pe­nyelesaiannya harus drastis karena penyakit bangsa ini juga drastis.

“Namun saat ini, parpol malah sibuk rebutan jatah menteri, bukan bicara kapasitas. Padahal, tantangan mendatang sangat berat. Ini hanya bisa diatasi oleh best of the best, bukan sekadar titipan pihak mana pun,” tegas dia, ketika dihubungi, Minggu (25/8).

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdus­salam, menambahkan dalam ang­gota kabinet semestinya dipilih dari figur yang punya kemauan kuat un­tuk memajukan bangsa dan memiliki kapasitas atau kompetensi terbaik.

“Walaupun saat ini kondisinya su­lit, tapi mesti tetap optimistis dengan masa depan bangsa. Masak kita ha­rus ikut sakit jika Amerika dan Tiong­kok sakit. Kita harus tetap sehat wa­laupun yang lain sakit. Memang saat ini keterikatan global sangat tinggi, tapi kita harus tetap punya keman­dirian,” papar dia.

Menurut Surokim, sebagai negara besar, sebenarnya Indonesia memi­liki banyak putra bangsa terbaik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Sayangnya, mereka sering luput dari pengamatan parpol atau tidak termasuk dalam sistem politik jangka pendek.

“Kita negara besar, banyak orang pandai dan merah putih. Seharus­nya, beri mereka yang dari best of the best kesempatan. Kita harus mau berjuang agar negara tidak tambah parah,” jelas dia.

Surokim menegaskan sejatinya pemerintahan Jokowi adalah kesem­patan bagi Indonesia untuk bangkit. Dengan NKRI Pancasila bisa mem­bawa RI maju, bukan sistem lain-lain yang hancur lebur dan gagal di negara lain karena membawa perpecahan.

Racun IMF

Ma’ruf mengingatkan apabila pe­merintah tidak tajam mengantisipasi ekonomi global yang terguncang akibat perang dagang Amerika Seri­kat (AS) dan Tiongkok, maka bukan tidak mungkin Indonesia kembali meminta bantuan Dana Moneter In­ternasional (IMF).

“Ini bisa seperti kembali pada krisis keuangan 1998, bukan dikasih obat oleh IMF, tapi malah diberi ra­cun berupa penerbitan obligasi reka­pitalisasi perbankan. Utang swasta harus ditanggung rakyat yang tidak menikmati utang BLBI,” papar dia.

Obligasi rekap dengan bunga 13,375 persen per tahun, dari pener­bitan awal senilai sekitar 700 triliun rupiah, kini mencapai hampir 4.000 triliun rupiah akibat bunga berbunga.

Ma’ruf mengungkapkan dari 1998 hingga sekarang obligasi rekap yang berasal dari utang Bantuan Likuidi­tas Bank Indonesia (BLBI) itu bisa dikatakan tidak ada solusi. “Bagai­mana utang swasta yang akhirnya gerogoti uang negara tidak dihenti­kan pemerintah. Kroni lama malah beralih jadi kroni dari pemerintah ke pemerintah sampai sekarang.”

Menurut dia, jika pemerintah In­donesia tidak tegas seperti kebijakan Presiden AS, Donald Trump, dalam menangani perang dagang dengan Tiongkok maka penyakit akut bangsa Indonesia ini tidak bisa sembuh.

Ketegasan Trump

Ma’ruf menilai Trump dengan tepat memberikan solusi drastis un­tuk penyakit parah AS, yakni defisit perdagangan dengan Tiongkok yang mencapai puncaknya di angka 500 miliar dollar AS.

“Bagi AS, kalau dagang rugi (de­fisit), lebih baik tidak usah dagang dengan Tiongkok. Ini fatal akibatnya bagi Tiongkok. Perang dagang mem­buat pertumbuhan ekonomi capai titik terendah, dan perlu waktu 5–10 tahun untuk memulihkan dengan biaya sangat besar,” lanjut dia.

Oleh karena itu, akan lebih baik bagi Tiongkok turuti syarat AS, yakni balancing trade. Tiongkok menam­bah impor dari AS untuk menutup defisit dagang Negara Paman Sam.

“Jadi, strategi Tiongkok tunda ke­sepakatan dagang dengan AS akan merugikan. Tak ada cara lain, kecuali balancing trade. Korbankan devisa, tapi bisa pertahankan tingkat ekspor dan produktivitas nasional, tapi ha­rus tambah impor,” jelas Ma’ruf.

Menurut dia, strategi Trump meng­untungkan AS. Trump benar-benar memenuhi janji kampanye America First. “Trump berbuat untuk kebaik­an AS, meskipun perang dagang akan memukul ekonomi dunia. Walaupun mungkin banyak orang benci Trump, tapi mereka juga mengakui tindakan tegas Trump itu benar untuk AS. Defi­sit dagang harus dihentikan.” YK/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment