Kualitas SDM Kunci Keluar dari Jebakan Kelas Menengah | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 30 2020
No Comments
Strategi Pembangunan I Manfaatkan Bonus Demografi untuk Tenaga Kerja Andal

Kualitas SDM Kunci Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Kualitas SDM Kunci Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and/ones
A   A   A   Pengaturan Font

>> Negara yang sukses keluar dari jebakan kelas menengah mampu menarik investasi yang berkualitas.

>> Profil tenaga kerja Indonesia lebih dari setengahnya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah.

JAKARTA – Sejumlah kalangan me­minta pemerintah untuk fokus pada stra­tegi keluar dari jebakan negara berpeng­hasilan menengah (middle income trap). Untuk itu, program pengembangan sumber daya manusia mesti menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang mampu menciptakan produk berdaya saing tinggi sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita.

Ekonom Bhima Yudhistira Adhinega­ra mengatakan kunci untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan mene­ngah ke atas terletak pada peningkatan kualitas pendidikan. “Bukan hanya pen­didikan gratis, tapi kualitas guru, infra­struktur pendidikan, hingga kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan pasar tenaga kerja. Dari sisi permodal­an, negara yang sukses keluar dari je­bakan kelas menengah mampu menarik investasi yang berkualitas. Sebab, dalam investasi itu ada transfer teknologi dan skill sehingga pencapaian negara maju bisa ditiru oleh negara berkembang, bukan investasi abal-abal yang main langgar banyak aturan dan mempeker­jakan tenaga kerja asing,” katanya saat dihubungi, Minggu (2/2).

Diketahui, Bank Dunia membagi ne­gara-negara di dunia menjadi empat kategori berdasarkan pendapatan per kapita. Pertama, negara berpendapat­an rendah (low income) dengan pen­dapatan per kapita di bawah 995 dollar AS per tahun. Kedua, negara berpen­dapatan menengah ke bawah (lower-middle) di kisaran 996–3.895 dollar AS per tahun. Ketiga, negara berpenda­patan menengah ke atas (upper-middle income) 3.896–12.055 dollar AS. Ter­akhir, negara pendapatan tinggi (high income) alias negara maju dengan pen­dapatan per kapita di atas 12.056 dollar AS per tahun.

Menurut Bhima, masalah lain terkait dengan peningkatan inovasi. “Kuncinya di ekosistem inovasi, seperti menaikkan belanja riset di atas 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), memfasilitasi kerja sama perguruan tinggi dan indus­tri hingga mempercepat proses pendaf­taran paten,” paparnya.

Bhima mengungkapkan, menurut Bank Dunia, saat ini ada 115 juta orang kelas menengah yang rentan di Indo­nesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2019 ter­dapat 24,79 juta penduduk miskin (li­hat infografis). “Mereka itu, sedikit saja ada bencana atau terkena penyakit akan mudah jatuh miskin.

“Apalagi kesenjangan sosial masih cukup akut karena 1 persen kekayaan penduduk paling atas menguasai le­bih dari 40 persen total kekayaan pen­duduk. Artinya, kue ekonomi masih terserap oleh orang kaya, dan sebagian dari orang kaya itu bahkan tak punya NPWP yang menyimpan harta di luar negeri,” jelasnya.

Manfaatkan Bonus Demografi

Dihubungi terpisah, Direktur Pro­gram Institute for Development of Eco­nomic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan saat ini profil tenaga kerja Indonesia lebih dari setengahnya atau 58 persen adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. “Untuk itu, sangat perlu adanya pelatih­an untuk meningkatkan kualitas SDM yang nantinya akan berimbas kepada kualitas pekerja,” ujar Esther.

Lanjutnya, Indonesia harus bisa maksimal dalam memanfaatkan bo­nus demografi (kelebihan penduduk usia produktif ) yang akan terjadi pada 2020–2045 agar mampu keluar dari mid­dle income trap. “Bonus demografi jika tidak digarap serius, bisa jadi bumerang, akan terjadi banyak pengangguran,” jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah ha­rus dengan serius meningkatkan kua­litas SDM agar tenaga kerja Indonesia mampu tertampung oleh pasar kerja. “Lakukan pemerataan kualitas pen­didikan di seluruh wilayah Indonesia dengan memperbaiki kualitas tenaga pengajar seperti guru dan dosen. Selain itu, pemerintah juga harus lebih banyak mengirimkan pelajar ke luar negeri se­perti yang dilakukan oleh Tiongkok yang mengirimkan 1.000 mahasiswa ke luar negeri per tahun dengan skema kerja sama,” paparnya.

Dijelaskan, pada skema kerja sama ini, pelajar Tiongkok yang dikirimkan ke luar negeri untuk belajar tidak akan me­ngeluarkan biaya karena sebagai ganti­nya, pemerintah setempat akan membe­ri insentif untuk investasi di negaranya. “Jadi, pemerintah harus ada agreement seperti itu,” tegasnya. uyo/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment