Koran Jakarta | December 17 2018
No Comments
Anggota KPU, Hasyim Asy’ari, tentang Rancangan PKPU mengenai Larangan Napi Korupsi Jadi Caleg

KPU Gunakan Diskresi untuk Kebaikan Calon dan Masyarakat

KPU Gunakan Diskresi untuk Kebaikan Calon dan Masyarakat

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Pekan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu mengajukan beberapa Peraturan KPU (PKPU), terutama terkait larangan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) digeser pemaknaannya dari semula masih berstatus calon, digeser menjadi bakal calon agar calon yang dihasilkan nantinya bersih dari praktik korupsi dalam Pemilu 2019.

 

Untuk mengupas hal itu, Koran Jakarta mewawancarai Hasyim Asy’ari di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa jelaskan rancangan PKPU terkait narapidana korupsi yang akan maju sebagai caleg?

Jadi gini, kemarin itu (Kamis 5/4) kan hanya sebatas uji publik di mana KPU memiliki kewenangan untuk membuat aturan teknis kepada peserta pemilu dalam hal yang berkaitan tentang kepemiluan, baik pilkada maupun pemilu itu sendiri.

Sebelum menyerahkan rancangan peraturan tersebut, KPU berhak menyerahkan kepada publik untuk dilakukan koreksi, apa yang kurang dan harus ditambah.

Kenapa Parpol dan LSM menolak?

Nah, kalau kemarin ada yang mengusulkan narapidana korupsi dilarang menjadi caleg digeser menjadi narapidana korupsi dilarang menjadi bakal caleg itu sebenarnya bagus, namun tetap KPU masih mempertimbangkan terlebih dahulu apakah itu tepat atau tidak, apalagi proses rancangan PKPU tersebut masih tetap harus dibahas lebih lanjut oleh Komisi II.

Rancangan PKPU dinilai tidak berdasarkan hukum, tanggapan Anda?

KPU itu dalam mempertimbangkan sesuatu selalu memikirkan masak-masak terlebih dahulu termasuk mendengar masukan dari masyarakat dan LSM.

Jadi, KPU memiliki wewenang apa yang dinamakan dengan diskresi, yakni ditujukan untuk mengatasi persoalan yang belum jelas aturannya dalam UU.

Namun yang pasti, KPU menggunakan diskresi yang bertujuan untuk kebaikan si calon dan juga masyarakat dan sama sekali tidak ada maksud untuk mempersulit calon atau parpol.

Kenapa hanya narapidana korupsi saja?

Karena hampir semua kasus yang melibatkan pejabat negara tersangkut paut kasus korupsi. Pertanyaannya orang yang diberi wewenang oleh rakyat, kemudian disalahgunakan masih layak gak untuk dipilih?

Apa itu keinginan KPU saja?

Nah, KPU kan tugasnya untuk melayani peserta pemilu dan pemilih. Melayani kepada peserta pemilu supaya calon yang diusung dapat bersih dari kasus hukum dengan tujuan ketika pas jadi pejabat tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Kemudian, terhadap pemilih supaya pemilih memiliki pilihan calon yang akan dipilihnya sesuai harapan mereka. Prinsip yang mau didorong KPU itu.

Bukankah hal itu membatasi hak orang dan melanggar HAM?

Kami kan mengingatkan pada parpol bahwa satu-satunya pintu untuk nyaleg ya lewat parpol. Jadi, kalo misal ada parpol mencalonkan narapidana korupsi itu yang dirugikan pemilih, padahal KPU ditugaskan untuk melayani kedua subjek tersebut, peserta dan pemilih.

Cuma korupsi saja?

Iya, hanya korupsi saja, karena yang KPU khawatirkan adalah pengaruhnya ketika ia menjabat sebagai pejabat atau penyelenggara negara. Karena itulah yang rawan terjadinya praktik korupsi. rama agusta/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment