Koran Jakarta | August 18 2018
No Comments
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, tentang Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018

KPU dan Pemerintah agar Permudah Masyarakat Gunakan Hak Pilih

KPU dan Pemerintah agar Permudah Masyarakat Gunakan Hak Pilih

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Pilkada serentak tinggal sebentar lagi, lalu bagaimana kesiapan KPU di mata pengamat kepemiluan?

 

Untuk membahas berbagai aspek soal ini, Koran Jakarta mewawancarai Ray Rangkuti, pegiat pemilu yang selalu memantau proses demokrasi langsung ini. Berikut petikannya.


Banyak pihak menilai pilkada di Indonesia rumit?


Rumit itu kalau dihubungkan dengan Pemilu serentak 2019, tetapi kalau hanya sebatas Pilkada serentak di 171 daerah, 115 kabupaten, dan 39 kota saya pikir itu tidaklah rumit ya. Karena sudah dua kali KPU melaksanakan pilkada serentak, pertama 2015 dan kedua 2017.


Kesiapan KPU dalam melaksanakan Pilkada serentak 2018 ini?


Untuk Pilkada 2018 ini sih oke saja. Dalam pengamatan kami belum ada kekhawatiran karena hal ini sudah seperti bisnis biasa ya, di mana seharusnya tanpa komisioner yang banyak di tiap propinsi atau kab/kota saja pun bisa melaksanakan pilkada serentak ini.


Namun sekali lagi saya perlu ingatkan, walau kelihatannya KPU mampu melaksanakan pilkada serentak ini, penyelenggara harus mewaspadai praktik-praktik kecurangan yang lazim terjadi jelang pemilihan atau pas kampanye.


Terkait pemilih, masih ada 161 ribu orang yang belum merekam e-KTP?


Nah, itu seperti yang saya sering tekankan bahwa kami menyayangkan tinggal sebulan lagi pilkada serentak berlangsung sehingga harusnya Dukcapil perlu mengebut kerjanya dalam melakukan perekaman data kependudukan.

Dukcapil harus harus menyinkronisasikan daftar penduduk pemilih potensial (DP4) yang ada. Pokoknya Dukcapil harus jemput bola menanggulangi kekurangan yang ada agar masyarakat yang sudah memiliki hak pilihnya bisa ikut mencoblos.


Bawaslu mencatat bahkan di beberapa provinsi petugas belum melakukan pencoklitan?


Wah, kalau memang benar terjadi, itu bisa berdampak pada netralitas penyelenggara.

Pasalnya petugas PPDP yang melakukan pencoklitan jika terindikasi unsur parpol dikawatirkan bisa menimbulkan potensi terhadap pemetaan masyarakat terhadap pilihan politik pada saat pencocokan dan penelitian.

Penyelenggara harus tegas dan jelis akan hal itu. Jika benar terbukti unsur atau simpatisan parpol, KPU berhak memecatnya. Boleh kok PPDP unsur parpol, asal sudah lima tahun tidak berpartisipasi dalam hal atau kegiatan parpol.


Apa solusinya selain e-KTP atau surat model C6 apabila pemilih datang tidak memiliki keduanya namun punya data administrasi lain?


Saya juga sudah berulang kali meminta KPU dan pemerintah mempermudah akan hal ini. Misal e-KTP belum jadi, KPU harus menyediakan model formulir model C6, yakni surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Formulir C6 bukan syarat untuk memilih.


Dan tanpa Formulir C6, pemilih masih bisa ikut pemungutan suara. Pemerintah dan KPU harus mempermudah orang yang sudah memiliki hak pilih namun belum terekam, misal dengan data administrasi kependudukan lainnya, misal SIM, kartu BPJS dan lainnya yang serupa.


Kemudian terkait potensi konflik yang terjadi di daerah misal di Puncak Jaya dan Kota Makasar karena ada dugaan conflict of interest penyelenggara dengan peserta?


Saya sih gak melihat ada conflict of interest ya. Hanya memang di beberapa daerah misal di Kota Makassar itu agak rumit.

Karena di mulai dari putusan PTUN, dan yang bersangkutan mengajukannya ke Bawaslu karena tidak pernah dijadikan objek sengketa lalu Bawaslu memutuskan keputusan KPU terbaru itu dibatalkan.


Seharusnya KPU mentaati dong putusan Bawaslu, tapi ternyata tidak. Menurut saya, kalau tidak ada gugatan lain dari paslon lain, sejatinya KPU menjalankan sehingga di Kota Makassar seharusnya tidak ada calon tunggal.


Catatan saya itu satu, kita semua perlu mengarahkan pandangan ke PTUN karena keputusan PTUN bisa mempengaruhi kewenangan yang mereka miliki.

Soalnya banyak kasus dilaporkan ke PTUN yang sifatnya pelanggaran yang seharusnya ranah Bawaslu tanpa argumentasi hukum yang jelas. rama agusta/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment