Koran Jakarta | June 23 2018
No Comments
Pencegahan Korupsi

KPK Titip Kuda “Sandalwood” ke Istana Bogor

KPK Titip Kuda “Sandalwood” ke Istana Bogor

Foto : ANTARA/WAHYU PUTRO A
KUDA GRATIFIKASI | Seekor kuda jenis Sandalwood yang diterima Presiden Joko Widodo dari warga Sumba, NTT, berada di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3). KPK bersama Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu,menitipkan dua kuda yang diterima Presiden Jokowi di Istana Bogor karena KPK belum mempunyai fasilitas untuk memelihara hewan tersebut.
A   A   A   Pengaturan Font

BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan dua ekor kuda jenis ‘Sandalwood’ milik Presiden Jokowi hasil pemberian warga Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena sudah menjadi milik negara.

Penyerahan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3). Hadir dalam penyerahan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Negara IIII Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Karman Kamal dan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres Bey Machmudin.

“Hari ini kita sudah menyerahkan kuda yang sudah dilaporkan pak Presiden dan sudah kita tetapkan melalui SK jadi milik negara pada 11 Oktober 2017,” kata Giri di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Seperti diketahui, kuda jenis Sandalwood milik Presiden ini merupakan pemberian warga Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Pemberian tersebut dilakukan saat Presiden menghadiri Festival Sandalwood, pertengahan Juli 2017.

Setelah menerima kuda tersebut, Presiden melalui pihak Istana kepresidenan melaporkan pemberian kepada KPK pada tanggal 22 Agustus 2017. Dari laporan tersebut, KPK menetapkan kuda tersebut menjadi milik negara.

“Jadi, kita memang butuh waktu, karena ini binatang hidup. KPK memang belum punya fasilitas untuk mengelola barang semacam ini, maka untuk sementara KPK menitipkannya di Istana dan hari ini secara resmi saya bersama Ditjen Kemenkeu menyerahkan kuda ini kepada negara melalui Istana Bogor ini,” ucap Giri.

Penitipan ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran bahwa gratifikasi harus dilaporkan walaupun tidak dalam bentuk barang mati. Dalam kesempatan itu, Giri sangat apresiasi Presiden karena telah memberi keteladanan yang luar biasa terkait pelaporan gratifikasi.

“Di akhir tahun kemarin hari anti korupsi sedunia kami berikan penghargaan sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar,” kata Giri.

Sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya, lanjut Giri Presiden sudah melaporkan gratifikasi dengan total nilainya 58 miliar rupiah. “Kami juga kunjungi museum Balai Kirti ini untuk melihat kemungkinan barang yang dilaporkan oleh Presiden bisa sebagai sarana edukasi di museum ini juga,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga sedang menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan Presiden sebelumnya kepada KPK sebelum nantinya diserahkan ke Kemenkeu.

Sementara itu, Karman Kamal menambahkan bahwa peran Kemenkeu hanya mengelola barang-barang gratifikasi yang telah diserahkan KPK. “Nanti barang akan yang akan dilelang ini kalau konsepnya revenue,” katanya. fdl/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment