Koran Jakarta | June 20 2018
No Comments
Kasus E-KTP - 13 Penerima Suap Harus Tetap Diproses

KPK Peroleh Temuan Signifikan untuk Tetapkan Tersangka Baru

KPK Peroleh Temuan Signifikan untuk Tetapkan Tersangka Baru

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyebut kemungkinan ada dua pihak yang bisa menjadi tersangka baru dalam kasus e-KTP.

 

JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendapatkan sejumlah temuan signifikan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Sejumlah temuan itu bermunculan seiring dengan progres pengusutan kasus e-KTP di persidangan.


“Ada kemajuan, tapi saya nggak boleh menyebut, masih penyelidikan. Ada temuan signifikan untuk kemudian bisa cepat kita tuntaskan,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Jakarta, Minggu (21/5).


Ketika didesak apa informasi signifikan yang telah diperoleh KPK, Saut enggan menjelaskan. Saut menutup informasi rapat-rapat mengenai progres kemajuan yang didapatkan itu. Begitu juga dengan siapa sosok yang disebut bisa dapat menjadi tersangka baru itu.


“Kemajuannya paling nggak melibatkan yang baru lagi, siapa, ada beberapa tersangka baru,” ujar Saut.


Saut menyebut kemungkinan ada dua pihak yang bisa menjadi tersangka baru dalam kasus e-KTP. Meski begitu, penyidik akan tetap hati-hati dalam mengusut kasus ini.


“Ya, dua bisa jadi dalam beberapa bulan ini, karenakan sangat hati-hati kalau lihat dari gambarannya kan kita sudah punya prioritas mana yang harus didahulukan,” sambung Saut.


Proses Pidana


Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, meminta KPK menindaklanjuti proses hukum pidana 13 orang penerima suap KTP elektronik (e-KTP) yang sudah mengembalikan uang kepada negara.


Menurut Tama, selama proses persidangan kasus korupsi pengadaan e-KTP selama 15 kali, persidangan sudah membuka fakta bahwa setidaknya terdapat 13 orang dari berbagai unsur telah menerima sejumlah uang pemulus proyek pengadaan e-KTP sebesar 2.3 triliun rupiah itu.


“Proses persidangan kan sudah jelas, sedikit demi sedikit sudah mulai terungkap. Selain dua orang terdakwa (Irman dan Sugiharto), ada 13 orang lainnya yang menerima uang dari proyek e-KTP.

Mereka ada yang berasal dari politisi, aparatur sipil negara, pengusaha, dan advokat. Ini harus tetap ditindaklanjuti,” kata Tama, di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu.


Ia menambahkan, pengembalian uang suap yang diduga berasal dari proyek e-KTP itu tidak semata-mata secara langsung menghentikan proses pidana yang saat ini tengah berjalan. Fakta dalam persidangan, para saksi secara sadar telah mengakui perbuatannya.

Mereka (para saksi) sebenarnya bisa dijerat dengan pasal yang sama dengan para terdakwa, yaitu Pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).


“Selain itu, menurut Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3,” ujarnya.


Tiga belas orang yang mengaku pernah menerima dan telah mengembalikan uang suap yang diduga berasal dari proyek pengadaan e-KTP, di antaranya Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini; karyawan Kemendagri, Dian Hasnah;

anggota DPR, M Djafar Hafsah; pihak swasta, Anang Sugiana Sudiharjo; pegawai BPPT, Tri Sampurno; akademisi, Maman Sampurno; pegawai Kemendagri, Pringgo Hadi Tjahyono; Ketua tim lelang e-KTP, Husni Fahmi; Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Drajat Wisnu Wibawa, dan pengacara, Hotma Sitompul.


Sementara itu, M Al Ayyubi Harahap dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Jentera, meminta KPK tidak hanya fokus untuk menjerat pelaku dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. KPK juga diminta mengoptimalkan pengembalian uang negara yang hilang sekitar 2,3 triliun rupiah dalam kasus tersebut. mza/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment