Koran Jakarta | April 21 2018
No Comments
Revisi UU MD3

KPK Nyatakan Tak Perlu Izin Presiden Panggil Anggota DPR

KPK Nyatakan Tak Perlu Izin Presiden Panggil Anggota DPR

Foto : ANTARA/Dhemas Reviyanto
SERAHKAN BERKAS - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (dua dari kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan pemanggilan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kasus korupsi. “KPK tetap berpegang pada UU KPK.

Jadi, tidak perlu izin Presiden maupun Mahkamah Kehormatan Dewan,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Jakarta, Senin (12/2). Hal itu disampaikan Syarif menanggapi pengesahan perubahan ke-2 Rancangan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPR.

Seperti diketahui, di dalam UU MD3 tersebut terdapat pasal yang mengatur semua anggota DPR jika dipanggil penegak hukum harus mendapat izin tertulis dari Presiden RI setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari MKD DPR. Syarif menegaskan Pasal 245 UU MD3 yang baru disahkan DPR tersebut bertentangan dengan konstitusi.

“Yang jelas, pasal tersebut bertentangan dengan prinsip umum yang hakiki kesamaan di depan hukum, equality before the law dan sekaligus bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut bahkan pernah dibatalkan oleh putusan MK,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, pada Rapat Paripurna DPR mengatakan poin-poin perubahan kedua UU MD3, antara lain penambahan jumlah pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD; kedua mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat Kepolisian.

Ketiga, penguatan hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat yang dimiliki DPR; keempat menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. “Lalu, penambahan kewenangan Baleg dalam penyusunan RUU, penambahan mekanisme pemanggilan WNI dan orang asing, dan penguatan hak imunitas anggota parlemen,” kata Suprtaman.

 

Perolehan Suara

 

Usai sidang paripurna, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, mengatakan perubahan kedua UU MD3 sangat penting dalam upaya penguatan lembaga legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi check and balances dalam sistem politik Indonesia. Dia mengatakan penyempurnaan jumlah pimpinan MPR dan DPR mencerminkan perolehan suara parpol yang diraih dalam pemilu sehingga merepresentasikan rakyat.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP melakukan aksi walk out saat Rapat Paripurna hendak menyetujui perubahan ke-2 Rancangan UU MD3 menjadi Undang- Undang.

Kedua fraksi itu menilai ada sejumlah pasal yang telah disepakati di tingkat Panja revisi UU MD3 di Badan Legislasi melanggar konstitusi, salah satunya Pasal 247 a Ayat c tentang pengisian tambahan pimpinan MPR. Pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009. 

 

Ant/rag/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment