KPK Bentuk Tim untuk Kawal Penggunaan Dana Covid-19 | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 30 2020
1 Comment
Pencegahan Korupsi | Pengadaan Barang dan Jasa Harus Tetap Sesuai Aturan

KPK Bentuk Tim untuk Kawal Penggunaan Dana Covid-19

KPK Bentuk Tim untuk Kawal Penggunaan Dana Covid-19

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pencegahan Korupsi I Pengadaan Barang dan Jasa Harus Tetap Sesuai Aturan

 

JAKARTA - Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) membentuk tim khusus un­tuk mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penangan­an corona virus disease 2019 (Covid-19). Pengawalan ini untuk memastikan pengada­an tersebut dilakukan secara efektif, transparan, dan akunta­bel serta tetap berpegang pada konsep harga terbaik atau val­ue for money.

“Pembentukan tim ini me­respons arahan Presiden Joko Widodo agar KPK turut meng­awasi proses percepatan pe­nanganan Covid-19. KPK membentuk tim khusus untuk mengawal dan bekerja ber­sama satuan tugas (Satgas) di tingkat pusat dan daerah ser­ta dengan stakeholders terkait lainnya,” kata Ketua KPK, Fir­li Bahuri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (2/4).

Firli mengatakan ini dilaku­kan karena salah satu kegiatan penting adalah pengadaan ba­rang dan jasa dalam penangan­an Covid-19, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis. Maka, KPK da­lam upaya pencegahan korup­si, monitoring, dan koordina­si membantu Gugus Tugas Per­cepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional dan daerah terkait dengan pencegahan ko­rupsi.

Kemudian, tambah Fir­li, KPK juga menerbitkan Su­rat Edaran (SE) Nomor 8 Ta­hun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Peng­adaan Barang atau Jasa dalam Rangka Percepatan Penangan­an Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Ko­rupsi. Surat edaran tersebut di­tujukan kepada gugus tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memandu proses pengadaan barang dan jasa.

Kondisi Darurat

Hal ini, menurut Firli, dira­sa perlu untuk menghilangkan keraguan bagi pelaksana di la­pangan tentang pidana korup­si yang berpotensi dapat di­kenakan kepada pelaksana. Pa­dahal, kondisi saat ini adalah darurat dan membutuhkan ke­cepatan dalam eksekusinya.

“Dalam surat edaran di­sampaikan rambu-rambu pen­cegahan yang diharapkan da­pat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi maka pro­ses pengadaan barang dan jasa tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan,” jelas Firli.

Beberapa prinsip yang di­tekankan KPK di dalam surat edaran tersebut, di antaranya agar pelaksanaan pengada­an barang dan jasa selalu di­dasarkan pada peraturan per­undang-undangan yang ber­laku, termasuk aturan yang secara khusus dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengada­an Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari kajian yang pernah di­lakukan maupun penanganan perkara, KPK mengidentifika­si sejumlah modus dan poten­si korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Di antaranya adalah persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang atau jasa, menerima kickback, penyuapan, gratifikasi, ben­turan kepentingan, perbuatan curang, berniat jahat meman­faatkan kondisi darurat, hing­ga membiarkan terjadinya tin­dak pidana.

“Kami juga mendorong ke­terlibatan aktif Aparat Peng­awasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas­an Keuangan dan Pembangun­an (BPKP) untuk melakukan pengawalan dan pendamping­an terkait proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa de­ngan berkonsultasi kepada LK­PP,” kata Firli. ola/N-3

Klik untuk print artikel

View Comments

jessi
Jumat 3/4/2020 | 11:59
Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik Net sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik Net paling best ya guys... <a href="https://dupa88.co/" title="Judi Online Terpercaya" rel="nofollow">Click Disini</a>


Submit a Comment