Koran Jakarta | August 20 2018
No Comments
Kasus Stanchart

KPK Akan Minta Bantuan CPIB Singapura

KPK Akan Minta Bantuan CPIB Singapura

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bekerja sama dengan lembaga antikorupsi Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) untuk mendapatkan informasi tentang aksi pencucian uang di Standard Chartered (Stanchart) sebesar 1,4 miliar dollar AS (sekitar 19 triliun rupiah) yang melibatkan warga negara Indonesia pada akhir 2015.

“Bisa saja kita koordinasi dengan CPIB untuk mengetahui kasus itu. Hanya saja, sampai sekarang kita belum mendapatkan informasinya. Tapi kalau ada laporan, kita akan selidiki,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, kepada Koran Jakarta saat dihubungi, Kamis (22/3).

Kerja sama KPK dan CPIB sangat baik ketika mengungkap dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan dirut PT Garuda Indonesia Tbk, Emiryah Satar, dalam kasus suap pembelian mesin Rolls Royce.

Bahkan, dengan bantuan CPIB, KPK sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah di Singapura tersebut. “Mungkin saja (nanti akan dilakukan) dikoordinasikan dengan CPIB,” katanya singkat.

Dihubungi terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya sudah menindaklanjuti terkait dengan nama-nama yang ada dalam dokumen nasabah Standchart.

“Aku belum update mengenai apa yang Anda bilang sanksi MAS (bank sentral Singapura) kepada Standard Chartered. Dari sisi kita, kemarin nasabah yang sudah mentransfer uang sudah ditindaklanjuti dan dicocokkan dengan data-data yang kita miliki.

Kita juga cek SPT (Surat Pemberitahuan) apakah sudah ikut tax amnesty, dan apakah harta tersebut sudah diamnestikan, kalau nggak ada, nggak ada masalah kan sudah selesai,” kata Yoga.

Yoga melanjutkan, setelah pencocokan itu, DJP memberikan data-data tersebut kepada wilayah operasional untuk ditindaklanjuti. Kalau belum dibayar, DJP meminta agar segera dibayar. “Penyelidikan biasa saja, yaitu pengecekan.

Sama seperti wajib pajak yang lain. Ada data ya kita cek dulu SPT-nya, itu dana sudah dilaporkan atau belum, sudah diamnestikan atau belum?” imbuh Yoga.

Meski tak ada penyelidikan ataupun penyidikan, menurut Yoga, kalau wajib pajak yang mentransfer uangnya ke Standard Chartered Bank itu belum melakukan kewajibanya, baik pelaporan SPT maupun mengiktui program tax amnesty, maka peraturan yang berlaku adalah PP 36 atau PMK 165.

“Tapi, sebagian besar nasabah tersebut sepertinya sudah melakukan tax amnesty. Itu saja, dan itu dilakukan teman- teman KPP Kanwil,” kata dia. mza/ahm/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment