Koran Jakarta | October 22 2017
No Comments
Dugaan Penyuapan - Penyidik KPK Dalami Transaksi Keuangan ke Tersangka

KPK: Ada Modus “Pinjam Bendera” di Kasus Bupati Batubara

KPK: Ada Modus “Pinjam Bendera” di Kasus Bupati Batubara

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Hasil penyidikan KPK dalam kasus penyuapan terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubar, ditemukan dugaan praktik dengan modus “pinjam bendera”.

JAKARTA - Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) men­duga ada praktik dengan modus “pinjam bendera” dalam kasus tindak pidana korupsi suap ter­kait dengan pekerjaan pemba­ngunan infrastruktur di Kabu­paten Batubara Tahun Anggaran 2017. Penyidik mendalami alur dan transaksi keuangan yang mengalir kepada tersangka.

“Hari ini penyidik meme­riksa 14 saksi dari unsur swasta sejumlah perusahaan dan PNS di bagian pengadaan di Pemkab Batubata. Selama empat hari memeriksa di Mako Brimob Pol­da Sumut, telah diperiksa sekitar 40 orang saksi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/10).

Menurut Febri, dugaan praktik “pinjam bendera” se­jumlah perusahaan dalam pro­ses pengadaan dengan indikasi aliran dana pada tersangka. Da­lam kasus ini, KPK telah mene­tapkan lima tersangka.

Diduga sebagai pihak pe­nerima, yaitu Bupati Batubara nonaktif, OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara, Helman Herdady, dan pemilik dealer mobil, Su­jendi Tarsono alias Ayen. Kemu­dian diduga sebagai pihak pem­beri, yakni dua orang kontraktor yaitu Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Dalam OTT ter­kait kasus itu, KPK mengaman­kan uang tunai senilai 346 juta rupiah.

Lewat Perantara

Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total 4,4 miliar rupiah yang diduga di­terima Bupati Batubara melalui para perantara terkait beberapa pekerjaan pembangunan infra­struktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017. Dari pe­meriksaan penyidik, dari total fee 4,4 miliar rupiah terdapat sisa fee 1,6 miliar rupiah yang dikuasai tersangka Sujendi Tar­sono, pemilik dealer mobil.

“Jadi semua dana disetor­kan ke Sujendi Tarsono. Pada saat tertentu OK Arya Zulkar­nain butuh nanti diberikan oleh Sujendi Tarsono. Itu pada OTT tanggal 13 September 2017 modusnya begitu. Jadi OK Arya Zulkarnain tidak megang uang­nya sendiri, yang megang Su­jendi Tarsono,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Dana tersebut berasal dari dua kontraktor. Pertama, Marin­gan Situmorang diduga pembe­rian fee sebesar 4 miliar rupiah terkait dua proyek, yaitu pem­bangunan Jembatan Sentang senilai 32 miliar rupiah yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya dan proyek pemba­ngunan Jembatan Sei Magung senilai 12 miliar rupiah yang di­menangkan oleh PT Tombang.

Barang bukti 346 juta rupiah dalam OTT ini diduga merupa­kan bagian dari fee terkait dua proyek itu. Kedua, dari kon­traktor Syaiful Azhar diduga pemberian fee sebesar 400 juta rupiah terkait dengan proyek betonisasi jalan Kecamatan Ta­lawi senilai 3,2 miliar rupiah.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, OK Arya Zulkarnain, Sujendi Tarsono, dan Helman Herdady disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Sebelumnya, KPK menggele­dah sejumlah lokasi dalam pe­nyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infra­struktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017. “Pada 15 sampai 16 September 2017 de­ngan bantuan dan kerja sama Polda Sumut, sejak kemarin di­lakukan penggeledahan di Ka­bupaten Batubara dan Kota Me­dan,” kata Febri. n mza/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment