Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments

Kontroversi Permintaan Wiranto

Kontroversi Permintaan Wiranto

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Dua hari belakangan, jagat hukum dan politik negeri ini diramaikan imbauan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Usai menggelar rapat koordinasi khusus Pilkada 2018, Senin (12/3), Wiranto minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan, penyidikan, dan penetapan calon kepala daerah yang berpotensi sebagai tersangka korupsi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah calon kepala daerah peserta pilkada 2018 menjadi tersangka korupsi. KPK telah menciduk Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon Gubernur NTT, Bupati Subang Imas Aryumningsih yang kembali mencalonkan diri sebagai bupati. Ada pula Bupati Jombang Nyono Suharli kembali maju bupati dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung.

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka menjelang pilkada 2018 akan berpengaruh pelaksanaan. KPK bisa dinilai masuk ke ranah politik. Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya pribadi, namun
milik partai dan pendukung.

Wiranto mengklaim permintaan tersebut juga berasal dari penyelengara pemilu, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tapi, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, keputusan penetapan tersangka calon kepala daerah wewenang KPK. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU hanya berwenang menginformasikan calon kepada daerah kepada masyarakat. Tujuannya, agar publik tahu calon pimpinan mereka yang maju.

Untung KPK menolak permintaan Wiranto. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah
menunda proses hukum peserta pilkada. Sikap KPK patut diapresiasi. Penundaan penetapan seorang calon kepala daerah sebagai tersangka atas alasan pilkada bertentangan dengan asas keadilan dan supremasi hukum yang harus dijunjung.

Penetapan tersangka calon kepala daerah menjelang pilkada oleh KPK memang berpotensi menimbulkan polemik. Orang-orang parpol di  Pemerintahan cenderung menuding KPK mencampuradukkan hukum dan politik. Selama unsur–unsur penetapan terpenuhi, KPK tidak perlu menunda pengumuman.

Imbauan Wiranto bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap KPK. Ini juga menunjukkan, pemerintah tidak bisa membedakan proses hukum dan politik. Pilkada merupakan proses politik. Sedangkan langkah KPK adalah proses hukum.

Alasan penetapan tersangka dapat mengganggu proses pilkada menjadi tidak kondusif, tak dapat diterima. Buktinya lima kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh KPK daerahnya aman-aman saja. Justru kalau KPK menunda penetapan tersangka tersebut setelah pilkada, jika calon
tersebut terpilih sebagai kepala daerah, masyarakat dirugikan.

Maka, proses penegakan hukum harus berjalan sesegera mungkin, agar rakyat terbantu memilih kepala daerah yang tidak punya persoalan di kemudian hari. Kalau kepala daerah bermasalah terpilih, dan baru setelah itu KPK memproses hukum, artinya rakyata sia-sia berdemokrasi
melalui pilkada 2018. Itu hanya menghabiskan uang. Hasilnya kepala daerah dipenjara.

Kita penyesalkan pernyataan Wiranto karena seakanakan pemerintah tengah menunjukkan sikap ramah terhadap kejahatan korupsi. Penetapan tersangka calon kepala daerah bukanlah ancaman keamanan nasional. Sekali lagi, tidak ada keributan apa pun bila penetapan seseorang jadi
tersangka korupsi.

Sebaliknya, masyarakat menyambutnya dengan gembira karena upaya pemberantasan korupsi tugas seluruh penyelenggara negara. Membiarkan tersangka korupsi melaju menjadi pemimpin daerah adalah malapetaka bangsa. 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment