Koran Jakarta | January 17 2018
No Comments
Paradigma Pembangunan - Sistem “Trickle Down Effect” Memperlebar Kesenjangan

Konsep “Bottom Up” Butuh Keberpihakan Pemerintah

Konsep “Bottom Up” Butuh Keberpihakan Pemerintah

Foto : ANTARA
A   A   A   Pengaturan Font

Indonesia bisa contoh kebijakan Tiongkok dalam mengangkat ekonomi rakyat miskin.
Tanpa keberpihakan, perekonomian akan terkonsentrasi pada kalangan menengah atas.

JAKARTA – Kesenjangan atau disparitas ekonomi akan semakin melebar tanpa adanya keberpihakan pemerintah pada kelompok masyarakat bawah dalam pemerataan hasil pembangunan.

Untuk itu, Indonesia semestinya segera meninggalkan konsep pembangunan menetes ke bawah atau trickle down effect, dan selanjutnya lebih condong pada konsep membangun ekonomi dari bawah ke atas atau bottom up.

Direktur Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan pemerataan ekonomi melalui konsep trickle down effect mesti segera dihentikan. Kenyataannya, pembangunan ekonomi tidak pernah menetas ke bawah. Malah sebaliknya saat sistem tersebut hancur, sektor ekonomi rakyat yang sama sekali tidak dianggap ada oleh negara justru tampil sebagai penyelamat perekonomian negara.

“Siapa yang menyelamatkan kita dari krisis ekonomi 1998 kalau tidak sektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dan pertanian rakyat. Kalangan konglomerat justru yang memicu krisis dan makin menghancurkan dengan skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Akhirnya, rakyat lagi yang harus menanggungnya,” ungkap dia saat dihubungi, Jumat (4/11).

Sebelumnya dikabarkan, Indonesia mesti menerapkan kebijakan pemerataan hasil pembangunan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, dengan konsep membangun ekonomi dari bawah ke atas atau bottom up, bukan melanggengkan sistem menetes ke bawah atau trickle down effect yang selama ini terbukti gagal.

Kegagalan sistem trickle down effect dalam pemerataan hasil pembangunan ditandai oleh kentalnya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Uang mereka bertambah, akan tetapi kekayaan ditempatkan di luar negeri. Dana WNI yang disimpan dalam berbagai bentuk aset di luar negeri disebut- sebut mencapai 3.250 triliun rupiah, dan sekitar 2.600 triliun rupiah di antaranya ada di Singapura.

Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Imron Rozuli, mengatakan Indonesia bisa mencontoh keberhasilan Tiongkok dalam pemerataan kesejahteraan. “Pada 1990-an Tiongkok masih tergolong negara miskin. Tapi sejak saat itu hingga kini negara tersebut mampu mengangkat 400 juta rakyatnya menjadi kelompok kelas menengah. Itu bisa dilakukan dengan konsep pemerataan dari bawah ke atas,” papar dia.

Menurut Awan, kehadiran pemerintah diperlukan untuk mengarahkan pembangunan yang merata. Tanpa adanya pengaturan dari pemerintah, pembangunan akan cenderung terpusat di kota-kota besar sehingga daerah- daerah yang belum terbangun semakin tertinggal. Akibatnya, kesenjangan pembangunan antardaerah semakin melebar.

Ia menegaskan dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kalangan bawah, di antaranya melalui kemudahan akses modal, pelatihan, dan proteksi dari pasar bebas. Tanpa adanya keberpihakan, pertumbuhan ekonomi akan terkonsentrasi pada kalangan menengah atas, sebab mereka lebih siap dalam hal modal, pengalaman, dan jaringan.

Ekonomi Kerakyatan

Senada dengan Awan, pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Adi Susilo, juga menilai pemerintah sudah seharusnya mewajibkan kalangan perbankan agar menyalurkan kredit yang cukup untuk sektor UMKM dan pertanian, mengingat peran penting kedua sektor itu saat terjadi krisis.

“Sudah semestinya negara hadir untuk mereka bila masih mengedepankan ekonomi kerakyatan. Masyarakat desa dan pelaku usaha mikro jumlahnya mayoritas dan terbukti menjadi jaring pengaman bila terjadi krisis,” papar dia.

Apabila sektor ekonomi rakyat itu dilepas sendiri tanpa dukungan dan keberpihakan penuh pemerintah, lanjut dia, maka mereka akan sulit bertahan di tengah persaingan dengan pelaku ekonomi raksasa yang umumnya punya akses lebih ke permodalan dan pembuat kebijakan.

Menurut Adi, tanpa aturan yang mewajibkan porsi tertentu penyaluran kredit untuk sektor pertanian dan UMKM, mustahil bank mau membantu karena memang orientasinya lebih ke arah profit, bukan membangun segenap sumberdaya bangsa demi kemandirian. Aturan bunga juga perlu diatur agar lebih bersahabat bagi kalangan pelaku UMKM, serta harus dikuatkan lagi manajemennya bilamana usahanya gagal.

“Janganlah debitur dikejar-kejar dan langsung disita sisa asetnya bila kreditnya bermasalah karena golongan ini sudah punya apa-apa. Tidak ada yang disembunyikan, berbeda dengan konglomerat, kalau bangkrut bisa lari ke luar negeri menghindari kewajiban,” ujar dia.

Beberapa waktu lalu, Bank Dunia merilis data yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir hanya dinikmati oleh 20 persen penduduk Indonesia. Sementara sekitar 205 juta penduduk tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan, menurut Bank Dunia, adalah kekayaan di Indonesia terkonsetrasi pada sebagian masyarakat saja. YK/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment