Koran Jakarta | August 20 2018
No Comments
Pencegahan Korupsi I KPU Ingin Mencegah Praktik Korupsi dari Awal Pencalonan

Koalisi Masyarakat Sipil Dukung Larangan Koruptor Nyaleg

Koalisi Masyarakat Sipil Dukung Larangan Koruptor Nyaleg

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Praktik korupsi yang banyak melibatkan anggota Dewan di pusat dan daerah harus dicegah sedini mungkin dengan membatasi para mantan napi koruptor maju sebagai caleg.

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyatakan dukungannya atas rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU (PKPU). Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Perludem, Komite Pemantau Legislatif, Kode Inisiatif, dan Pusako Andalas itu memulai petisi ‘change.org/ koruptorkoknyaleg’ untuk tolak pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif.

Dalam audiensi ke Kantor KPU Pusat itu, Almas Sjafrina, Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW menyampaikan, fenomena yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu, integritas aktor pemilu banyak dipertanyakan. Salah satunya mengenai rekam jejak peserta atau kandidat pemilu. “Tidak sedikit pemilu diikuti oleh orang-orang yang pernah terbukti terlibat tindak pidana korupsi atau mantan narapidana korupsi.

Bahkan, ICW mencatat terdapat sedikitnya 59 anggota DPR/D terpilih dalam pemilu 2014 berstatus hukum tersangka, terdakwa, atau terpidana korupsi,” tuturnya. Sementara itu peneliti Kode Inisiatif Adelline Syahda menambahkan majunya calon anggota legislatif dengan rekam jejak korup tidak lepas dari tolerannya partai politik dan regulasi yang mengatur syarat pencalonan anggota legislatif.

Walau tidak secara eksplisit memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif, UU Pemilu juga tidak melarang. “UU tersebut memukul rata mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat menjadi calon asal yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,” jelasnya.

Menanggapi hal tesebut, Anggota KPU Ilham Saputra mengapresiasi banyaknya dukungan yang diberikan oleh aliansi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait pelarangan napi koruptor menjadi caleg DPR/DPRD. Sebab peraturan ini KPU buat demi menjaga kualitas pemilu, yang ditentukan oleh peserta, penyelenggara pemilu dan pemilih.

“Kami memandang KPU bukan bikin aturan baru tetapi memperjelas aturan,” kata Ilham. Perkuat UU Pemilu Sementara itu, dukungan juga datang dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PBNU. Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad mengatakan, larangan pengaturan narapidana koruptor menjadi caleg DPR/DPRD tidaklah bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu meski secara eksplisit tidak diatur dalam UU tersebut.

Tetapi menurutnya, tersebut bisa dikatakan memperkuat spirit UU Pemilu dan semangat pemberantasan korupsi yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime. Namun begitu ia menilai, bisa jadi norma ini sengaja dibaikan dalam UU Pemilu karena banyaknya anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi.

Karena itu, memperbolehkan koruptor menjadi caleg DPR/DPRD hanya karena tidak diatur dalam UU Pemilu sangat menciderai perasaan keadilan masyarakat. “Orang-orang yang sudah melakukan korupsi, sudah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap, adalah orang yang nyata-nyata tidak bisa menjaga amanah, dan berpotensi kembali melakukan kejahatan,” ujar Rumadi di Jakarta, Senin. Rumadi menegaskan, Nadlatul Ulama mempunyai kepentingan besar terhadap persoalan ini, karena anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang akan menjadi cermin masyarakat. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment