Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Kerja Sama Parpol

Koalisi Besar untuk Amankan Kebijakan di DPR

Koalisi Besar untuk Amankan Kebijakan di DPR

Foto : ISTIMEWA
Andi Syafrani, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Isu Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi, hingga kini tak juga redup. Bahkan makin kencang, setelah keluarnya pernyataan dari para elit Partai Demokrat, bahwa partai tersebut siap memperkuat pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Koalisi besar berguna untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen.

Demikian diungkapkan Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, di Jakarta, Selasa (13/8).

Menurut Andi, kans Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi memang cukup besar. Apalagi jika melihat platform partai yang sekarang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. “Kans masuk ke koalisi Jokowi cukup besar, karena secara platform Demokrat yang nasionalis religius dekat dengan koalisi Jokowi,” kata Andi. Menurut Andi, Jokowi memang memerlukan dukungan dari parlemen yang cukup kuat untuk mengamankan kebijakannya di periode keduanya. Maka, diperlukan tambahan anggota koalisi baru di luar yang sudah ada. Partai Demokrat, adalah salah satu partai yang dilirik. Selain, partai lainnya yakni Gerindra dan PAN. Jika kemudian partai tersebut masuk ke koalisi pendukung pemerintah, dukungan di parlemen akan sangat kuat. Kemungkinan setiap pemerintah menggulirkan kebijakan, akan kecil muncul resistensi.

“Buat Jokowi semakin besarnya koalisi partai politik yang mendukung semakin positif utk pengamanan kebijakan di parlemen. Meskipun dengan koalisi yang sudah ada sebenarnya sudah cukup,” ujarnya.

Namun dampaknya, kata Andi, jika partai seperti Gerindra, PAN dan Demokrat masuk koalisi Jokowi, tak ada kelompok yang akan jadi oposisi. Sebab praktis, hanya tinggal PKS yang berada di luar koalisi pemerintah. Check and balances pun tak akan jalan.

“Ya, hanya akan menyisakan satu parpol di luar koalisi pemerintah. Ini tak sehat untuk check and balances,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah lainnya, Adi Prayitno mengatakan, kans Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi, peluangnya 50:50. Artinya, 50 persen Demokrat berpeluang bisa diterima karena kecenderungan politik akomodatif. “50 persen lagi berpeluang ditolak karena mayoritas partai politik pengusung Jokowi tak mau ada tambahan partai,” katanya.

Namun memang kata Adi, semua pada akhirnya bermuara di tangan Jokowi sebagai presiden terpilih. Jokowi yang akan jadi penentu akhir, apakah Demokrat atau Gerindra bahkan PAN bisa bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah atau tidak. “Ya, di atas segalnya semuanya sangat tergantung Jokowi dengan mempertimbangkan masukan parpol koalisi,” ujarnya. Ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment