Koran Jakarta | November 22 2019
No Comments
Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Pilpres Tetap Langsung

Ketua MPR: Pilpres Tetap Langsung

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Ketua Majelis Per­musyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan bahwa pemilihan presiden (Pilpres) tidak akan dibahas dalam rencana amen­demen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945 se­bagaimana direkomendasikan oleh MPR RI periode 2014–2019.

“Saya tegaskan, amende­men terbatas UUD 1945 tidak membahas pemilihan presiden. Pemilihan presiden tetap dilak­sanakan secara langsung. Tidak dikembalikan ke MPR. Tidak ada pertanggungjawaban presi­den ke MPR. Cukup Ibu Mega­wati Soekarnoputri yang men­jadi mandataris MPR RI terakhir tahun 2002,” tegas Bamsoet, di Jakarta, Rabu (16/10).

Bamsoet memastikan amen­demen terbatas UUD 1945 ti­dak akan menjadi bola liar dan dipastikan pula masa jabatan presiden tetap lima tahun dan maksimal dua periode.

“Amendemen terbatas UUD 1945 hanya akan membahas masalah ekonomi dan pemba­ngunan. Kita tidak akan mem­biarkan menjadi bola liar. Se­kali lagi saya tegaskan, tidak ada amendemen terkait pe­milihan presiden secara lang­sung,” tukas Bamsoet.

Menurut Bambang, MPR tidak akan buru-buru melaku­kan amendemen UUD 1945. “MPR tidak dalam posisi yang buru-buru, kami akan cermat betul menampung aspirasi se­bagaimana disampaikan Bapak Presiden, di tengah-tengah ma­syarakat,” ungkapnya.

Kajian Mendalam

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan 10 orang pim­pinan MPR mendiskusikan soal amendemen UUD 1945, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Usai pertemuan, Presiden me­ngatakan perlu kajian dan pembahasan mendalam untuk mengamendemen UUD 1945.

“Yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masya­rakat, yang penting usulan-usu­lan harus ditampung, masukan ditampung sehingga bisa diru­muskan,” kata Presiden.

Kesepuluh pimpinan MPR tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo (Fraksi Par­tai Golkar) serta para Wakil Ke­tua MPR yaitu Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ah­mad Muzani (Fraksi Partai Ger­indra), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai NasDem), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Syarif Hasan (Fraksi Partai Demokrat), Hi­dayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Arsul Sani (Fraksi PPP), Fadel Muhammad (DPD). Sedang­kan Presiden Jokowi didam­pingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

“Berikan kesempatan ke­pada MPR untuk bekerja me­lakukan kajian, menampung usulan-usulan yang ada,” tam­bah Presiden.

Beberapa waktu lalu, Pre­siden Jokowi menolak wacana pemilihan presiden oleh MPR. “Saya ini produk pilihan lang­sung dari rakyat, masak saya mendukung pemilihan presi­den oleh MPR,” kata Jokowi.

Pengamat politik dari Uni­versitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, mengatakan wacana Pilpres di MPR merupakan langkah mun­dur demokrasi. Sebab jika itu diwujudkan, kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung terdegradasi.

“Ini pun mengurangi kekua­saan Presiden karena mandat­nya tidak langsung dari rakyat. Kekuasaan Presiden kuat ka­rena dapat mandat dari rakyat langsung,” ujarnya.

Selain itu, jika Pilpres di­kembalikan ke MPR, tak ada lagi pesta rakyat. Jelas ini keru­gian terbesar bagi rakyat. fdl/ags/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment