Ketua KPK Awasi Penyaluran Bansos Tahap 3 DKI Jakarta | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 30 2020
No Comments
Penyaluran Bansos

Ketua KPK Awasi Penyaluran Bansos Tahap 3 DKI Jakarta

Ketua KPK Awasi Penyaluran Bansos Tahap 3 DKI Jakarta

Foto : istimewa
AWASI BANTUAN - Ketua KPK, Firli Bahuri (kanan) mengawasi penyaluran pemberian bantaun sembako bersama Mensos Juliari Batubara, di Cipete Utara, Jakarta Selatan, Kamis (21/5).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri didampingi Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara turun ke lapangan untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) sembako tahap tiga di Provinsi DKI Jakarta. Firli menjelaskan maksud kedatangannya ke kawasan Cipete Utara mendampingi Mensos Juliari menyerahkan sebanyak 1.361 paket sembako kepada beberapa warga RW 02.

“Niatan kita adalah satu. Bagaimana kita bisa memberikan kepastian bahwa setiap warga negara yang punya hak untuk menerima bantuan, itu sampai,” ujar Firli, di Cipete Utara, Jakarta Selatan, Kamis (21/5). Dia ingin memastikan penyaluran sembako yang dilakukan Kementerian Sosial berjalan dengan baik.

“Karena pada prinsipnya, bantuan itu harus tepat sasaran dan tepat guna, dan sampai kepada si penerima,” ungkapnya. Ia menambahkan asal muasal data penerima Bansos yang digunakan Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini juga kerap disampaikan Mensos pada berbagai kesempatan.

“Pedoman utama pemberian Bansos itu menggunakan DTKS, tetapi apabila di lapangan ditemukan ada warga yang memang layak untuk menerima padahal yang bersangkutan tidak masuk dalam DTKS maka dia dimasukkan. Hal sebaliknya juga berlaku sehingga seluruh Bansos dari pemerintah bisa sampai tepat sasaran,” paparnya. Kondisi di Lapangan Ditanya tentang kehadiran Ketua KPK, Mensos menjelaskan kehadiran Ketua KPK untuk melihat langsung penyaluran Bansos sembako tahap 3 di DKI Jakarta.

“Kami mengajak Ketua KPK juga untuk sama-sama melihat kondisi di lapangan, bagaimana penyaluran Bansos,” kata Mensos. Juliari menyebut hal itu sebagai bagian dari pengawasan yang sudah seharusnya dilakukan oleh badan/institusi berwenang.

“Saya kira ini bagian dari kemitraan kami di pemerintah dengan KPK dan juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar kami yang ditugasi menyalurkan Bansos ini meminta pendampingan kepada institusi- institusi seperti KPK, kemudian BPKP,” ujarnya.

sur/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment