Koran Jakarta | June 18 2018
No Comments

Kesiapan Daerah Kelola Blok Migas

Kesiapan Daerah Kelola Blok Migas

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh Hemat Dwi Nuryanto

Terhitung awal Januari 2018, Pertamina resmi mengambil-alih pengelolaan Blok Mahakam dari perusahaan asal Prancis, Total E&P Indonesia (TEPI) dan Inpex Corporation yang telah mengelola blok tersebut selama 50 tahun. Blok Migas yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, itu telah diserahterimakan SKK Migas kepada PT Pertamina (Persero). Blok ini merupakan produsen gas bumi terbesar Indonesia yang menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional.

Di sisi lain, Pertamina yang diberi amanat pengelolaan Blok Mahakam harus mampu menjaga produksi. Apalagi blok itu telah melewati masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003–2009. Dengan kondisi itu, banyak kendala mengontrol biaya operasi. Juga harus tetap mengedepankan quality, health, safety, security, and environment (QHSSE).

Pertamina perlu menjaga kesinambungan operasi dan produksi dengan menuntaskan pemboran sumur baru. Alih kelola mengharuskan Pertamina menyesuaikan perjanjian kerja untuk 530 kontrak yang masih berlaku dengan pihak ketiga yang nilainya 1,27 miliar dollar AS. Ini untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di Blok Mahakam.

Pengalihan blok migas juga harus menyesuaikan dengan aturan main yang baru tentang usaha hulu minyak dan gas. Ini ditandai dengan berlakunya skema gross split dalam kontrak bagi hasil. Skema tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2017. Babak baru usaha hulu migas juga menyangkut eksistensi pemerintah daerah yang menurut ketentuan berperan serta dengan penyertaan modal usaha atau disebut Participating Interest (PI) Blok Migas. Ini sesuai dengan Surat Menteri ESDM perihal keikutsertaan BUMD mengelola blok migas.

Pemerintah perlu mewujudkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersih dan kredibel serta menguasai seluk-beluk bisnis migas dengan 10 persen participating interest. Modal pemda yang disetor diharapkan benar-benar mendatangkan keuntungan optimal dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat daerah.

Meskipun dalam praktiknya dana penyertaan modal tersebut dipinjam dari PT Pertamina, jangan sampai mengalami masalah. Sebab manajemen BUMN kurang profesional, sehingga hanya dikelola sambilan. Pengambilan Blok Mahakam merupakan peristiwa kedua kontrak migas dengan skema gross split kontraktor nasional. Sebelumnya, hal itu telah dilakukan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang menggarap Blok Migas Offshore North West Java (ONWJ) yang anjungannya tersebar dilepas pantai utara Provinsi Jawa Barat.

Pada prinsipnya skema gross split diartikan sebagai cara bagi hasil antara operator dan pemerintah yang dilakukan di level revenue. Ini bukan dilakukan setelah ada biaya seperti kontrak kerja sama yang sudah ada. Skema ini tidak ada lagi faktor cost recovery yang berlaku sebelumnya.

Pemerintah daerah harus siap menghadapi pengalihan tersebut. Pemkab Kutai Kartanegara dan Pemprov Kaltim perlu melihat persoalan operasional Blok ONWJ. Ini seperti Pemprov Jabar mengambil 10 persen participating interest senilai sekitar satu triliun rupiah dengan membentuk BUMD hulu migas. Perusahaan daerah ini selanjutnya berperan sebagai mitra Pertamina selaku kontraktor eksploitasi Blok ONWJ.

Kompeten

Konsekuensinya, BUMD harus kompeten mengelola blok migas dan paham net present value (NPV) seperti harga minyak, volume dan biaya produksi. Selain itu, BUMD juga harus bermisi mengembangkan lapangan kerja rakyat daerah serta melibatkan seluas-luasnya produk dan industri lokal dalam mendukung operasional.

Dia harus menghitung ulang keekonomian lapangan migas tua dan tidak produktif. Apalagi sebagian sumur ONWJ sudah tidak bisa berproduksi lagi. Ini perlu penentuan biaya eksploitasi lapangan serta perkiraan harga migas di pasaran yang menjadi referensi. Dengan skema gross split pemerintah tidak lagi ikut campur dan tidak mengawasi operasi sehari-hari.

Ada faktor yang krusial terkait skema gross split sseperti akutansi migas dan perhitungan volume produksi. Selama ini, dalam sistem bagi hasil migas terjadi kerancuan penghitungan back allocation (BA). Pada prinsipnya, BA untuk menghitung volume produksi dan lifting setiap sumur digunakan sebagai dasar perhitungan volume produksi dan lifting tiap-tiap pihak. Ini termasuk besaran jatah daerah penghasil migas.

Mestinya, perhitungan dilakukan berdasarkan data well group, well production duration, transaksi volume produksi di setiap entitas (sumur, stasiun pengumpul, stasiun pengumpul utama) dan volume lifting yang dinamik. Selama ini, belum tercipta laporan bagi hasil yang transparan, akurat, dan adil berdasarkan lokasi setiap sumur. BA belum diterapkan secara ideal. Penerapan sistem gross split harus dikawal dengan ketat agar daerah tidak dirugikan. Usaha pertambangan migas sangat sensitif kondisi politik yang bisa menimbulkan gejolak.

Transparansi lifting migas menjadi kunci keadilan SDA migas yang sangat diperlukan daerah-daerah penghasil migas. Tidak bisa dipungkiri, pembagian hasil produksi masih sensitif dan sarat masalah. Ada sekitar 75 kontraktor sebagai pelaku usaha migas. Pelaksanaan monitor setiap perusahaan tersebut dalam penginputan data masih bersifat parsial. Sehingga data tersebut hanya bisa dilihat di setiap perusahaan dalam berbagai format.

Kondisi itu cukup menyulitkan pemerintah daerah mendapat informasi akurat seluruh perusahaan dalam waktu singkat. Data volume yang dilaporkan selama ini semata-mata merujuk pada laporan produksi yang disampaikan secara sepihak oleh kontraktor. Ini sangat berpotensi terjadinya perselisihan antara pemerintah pusat dan kontraktor. Atau antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas menuntut perbaikan perhitungan, sistem monitoring, dan formula bagi hasil yang adil.

Perlu sistem monitoring dan informasi yang canggih dan real time terhadap volume lifting migas dari setiap sumur. Untuk optimasi penghitungan BA dibutuhkan pengembangan metode penghitungan baru. Tujuannya menghitung volume produksi dan lifting sumur sebagai dasar perhitungan volume produksi dan lifting daerah penghasil migas. 
Penulis Lulusan UPS Toulouse Prancis

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment